PALANGKA RAYA – Momentum Hari Raya Iduladha dimanfaatkan Ketua DPW Partai NasDem Kalimantan Tengah sekaligus Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh, untuk mengingatkan pentingnya menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat, khususnya dalam penyaluran bantuan hewan kurban.
Pernyataan tersebut disampaikan Faridawaty saat kegiatan silaturahmi Iduladha di Kantor DPW Partai NasDem Kalteng, Rabu (27/5/2026).
Dalam keterangannya, Faridawaty menegaskan bahwa dirinya tidak sedang mengeluhkan ataupun meminta bantuan hewan kurban kepada pemerintah daerah. Namun, ia merasa perlu meluruskan persoalan yang menurutnya telah menimbulkan beban moral di tengah masyarakat.
Ia mengaku bersyukur karena Partai NasDem mendapatkan bantuan sapi kurban dari Gubernur Kalimantan Tengah. Dari lima ekor sapi yang diinformasikan akan diberikan, empat ekor di antaranya telah diterima pihak partai.
“Saya sangat berterima kasih dengan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah. Kami tidak minta. Tapi beliau mengabarkan bahwa Partai NasDem diberi bantuan lima ekor sapi. Kemarin diantar empat, Alhamdulillah,” ujarnya.
Meski demikian, Faridawaty menyoroti persoalan lain terkait bantuan sapi kurban untuk anggota Komisi III DPRD Kalteng. Menurutnya, pihak Kesra sebelumnya meminta anggota dewan segera mengajukan proposal bantuan sapi kurban untuk masjid-masjid dengan batas waktu pengumpulan yang singkat.
Ia mengatakan, proposal tersebut disusun secara cepat karena permintaan datang dari pihak terkait. Bahkan, pihaknya harus menghubungi sejumlah pengurus masjid agar dokumen persyaratan dapat segera dilengkapi.
“Karena mereka juga yang minta, bukan kita yang minta. Proposal sudah masuk dan dikatakan bahwa hewannya tidak ada,” katanya.
Faridawaty menilai persoalan tersebut bukan semata tentang ada atau tidaknya bantuan sapi kurban, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menyebut, informasi yang berkembang di masyarakat menyatakan bantuan tersebut tidak disetujui gubernur.
“Ini kan beban moral, bukan masalah sapinya. Sapinya masih bisa kita beli. Tetapi mempermainkan masyarakat itu tidak baik. Dan yang dijual itu adalah nama Bapak Gubernur,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pelajaran penting agar tidak terjadi perbedaan antara laporan kepada pimpinan dengan pelaksanaan di lapangan. Ia juga menyinggung pentingnya sikap amanah dalam tata kelola pelayanan publik.
Faridawaty menilai ketidakamanahan menjadi salah satu persoalan mendasar yang dapat memicu kemiskinan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Inilah yang menjadi musuh kita bersama. Bibit kemiskinan itu mulai dari situ. Tidak amanah. Jadi ada dua musuh negara ini, yakni kebodohan dan kemiskinan,” pungkasnya.
