Palangka Raya – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Dr. Agustin Teras Narang, SH, menilai peningkatan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Tengah hingga Mei 2026 menjadi indikator positif terhadap aktivitas perekonomian daerah. Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak hanya tercermin pada angka penerimaan negara, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah, realisasi pendapatan dan hibah APBN di Kalimantan Tengah hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp5,56 triliun atau 47,68 persen dari target APBN. Angka tersebut meningkat sekitar Rp2,4 triliun atau 77,69 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Menurut Teras Narang, peningkatan penerimaan negara tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor unggulan di Kalimantan Tengah masih memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, terutama dari aktivitas ekspor dan kegiatan usaha di sektor riil.
“Melalui laporan ini kita dapat melihat bahwa perekonomian Kalimantan Tengah masih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara. Tren positif ini ditopang oleh komoditas ekspor yang nilainya masih tinggi di pasar global, seperti batu bara maupun produk turunan kelapa sawit,” ujarnya.
Data DJPb Kalteng mencatat, penerimaan terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas sebesar sekitar Rp2,4 triliun, dengan kontribusi dominan dari PPh Pasal 25/29 Badan yang mencapai sekitar Rp1,5 triliun. Kondisi tersebut mencerminkan aktivitas perusahaan yang masih tumbuh, khususnya di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan besar dan eceran.
Selain itu, penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri mencapai sekitar Rp1,5 triliun, didorong oleh aktivitas ekonomi dan konsumsi domestik yang tetap bergerak. Sementara itu, Bea Keluar dari sektor perdagangan internasional tercatat sebesar Rp544 miliar atau sekitar 332 persen dari target, seiring tingginya nilai ekspor crude palm oil (CPO) beserta produk turunannya.
Meski mengapresiasi capaian tersebut, Teras Narang menilai pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap pertumbuhan penerimaan negara dapat berjalan seiring dengan meningkatnya ekonomi berbasis kerakyatan, termasuk kesejahteraan petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, tren positif penerimaan negara dari Kalimantan Tengah juga layak menjadi pertimbangan dalam peningkatan alokasi Transfer ke Daerah pada tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk melaksanakan pembangunan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang masih berlangsung.
Lebih lanjut, Teras Narang mendorong pemerintah daerah mulai memperluas sumber-sumber pendapatan daerah di luar ketergantungan terhadap komoditas sumber daya alam. Salah satu langkah yang dinilai strategis adalah memperkuat sektor UMKM, pengembangan produk unggulan daerah, industri kreatif, hingga inovasi berbasis teknologi.
Menurutnya, diversifikasi ekonomi menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah semakin inklusif dan mampu menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan.
“Proses ini memang tidak mudah. Namun jika dilakukan secara bertahap, terencana, dan konsisten, saya optimistis Kalimantan Tengah dapat membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, berdaya saing, dan memberi manfaat yang lebih merata bagi masyarakat maupun pembangunan nasional,” tutup Teras Narang.
