Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran merombak jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng. Sebanyak delapan pejabat dilantik dalam prosesi yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Kamis (25/6/2026) malam.
Perombakan tersebut menyasar sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis, mulai dari sektor pendapatan daerah, perencanaan pembangunan, keuangan, kesehatan, sosial, komunikasi dan informatika hingga biro hukum.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.1/167/2026 tentang Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Sutoyo yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kini dipercaya memimpin Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalteng.
Jabatan Kepala Bapenda yang sebelumnya diemban Anang Dirjo beralih menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng.
Perubahan juga terjadi pada sektor perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Syaifri yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalteng. Sementara posisi Kepala BKAD kini diisi Suyuti Syamsul yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng.
Di bidang sosial dan permukiman, Eddy Karusman berpindah dari jabatan Kepala Dinas Sosial menjadi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Posisi Kepala Dinas Sosial kemudian diisi Drs. Akhmad Husain yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng.
Pada sektor komunikasi dan transformasi digital, Adiah Chandra Sari yang sebelumnya memimpin Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dilantik sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng.
Sementara itu, Bintaro memperoleh promosi jabatan dari Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng menjadi Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng.
Pelantikan tersebut menjadi rotasi pejabat eselon II pertama yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam beberapa waktu terakhir. Pergeseran jabatan ini mencakup sejumlah OPD yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pendapatan daerah, perencanaan pembangunan, keuangan, pelayanan sosial, komunikasi publik, serta urusan hukum pemerintahan.
Dengan pelantikan ini, susunan pimpinan di sejumlah perangkat daerah resmi berubah dan para pejabat yang dilantik akan langsung menjalankan tugas pada jabatan barunya sesuai ketentuan yang berlaku.(red/poto:Hairul)
