PALANGKA RAYA – Persoalan kebersihan dan pencemaran lingkungan di Kota Palangka Raya dinilai tidak cukup ditangani hanya dengan pendekatan teknis semata. Diperlukan kebijakan yang berbasis riset dan kajian ilmiah agar solusi yang diambil benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi, mendorong keterlibatan aktif kalangan akademisi dalam perumusan hingga evaluasi kebijakan lingkungan di daerah tersebut.
Menurutnya, berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi Palangka Raya, seperti penumpukan sampah, pencemaran sungai dan lahan gambut, hingga menurunnya kualitas udara, membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif.
“Permasalahan lingkungan ini membutuhkan sentuhan keilmuan agar penanganannya tepat sasaran. Akademisi memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi akar persoalan secara objektif dan merumuskan solusi jangka panjang,” ujarnya, Sabtu (31/1/2026).
Hasan menilai keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat memperkuat dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Dengan dukungan data dan analisis ilmiah, setiap program yang dijalankan diharapkan memiliki arah yang jelas serta mampu menjawab persoalan lingkungan secara lebih efektif.
Ia mencontohkan sejumlah kajian yang dapat dilakukan akademisi, mulai dari pemetaan tingkat pencemaran, analisis karakteristik sampah perkotaan, hingga penyusunan model pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan kondisi geografis Palangka Raya.
“Mulai dari pemetaan tingkat pencemaran, kajian karakteristik sampah perkotaan, hingga perumusan model pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan kondisi Palangka Raya,” katanya.
Menurut Hasan, kolaborasi tersebut sebaiknya tidak hanya berhenti pada penyampaian rekomendasi atau hasil penelitian. Akademisi juga perlu dilibatkan dalam tahap implementasi dan evaluasi kebijakan yang telah dijalankan pemerintah daerah.
Dengan demikian, program yang berjalan dapat dievaluasi secara berkala dan disempurnakan berdasarkan temuan ilmiah di lapangan.
Ia juga mengusulkan agar Pemerintah Kota Palangka Raya menyusun kerangka kerja sama yang lebih terstruktur dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
Kerja sama tersebut dapat mencakup penentuan fokus persoalan lingkungan, dukungan anggaran riset, hingga pembentukan tim kolaboratif yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
Melalui kolaborasi tersebut, Hasan berharap tata kelola lingkungan hidup di Kota Palangka Raya dapat semakin kuat, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.
