PALANGKA RAYA – Penetapan 40 penyandang disabilitas terlantar sebagai sasaran program Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat perhatian dari Komisi III DPRD Kalteng. Anggota Komisi III, Faridawaty Darland Atjeh, meminta pemerintah menjelaskan dasar perhitungan dan indikator yang digunakan dalam menentukan jumlah penerima manfaat tersebut.
Pertanyaan itu disampaikan Faridawaty saat rapat Komisi III DPRD Kalteng bersama Dinas Sosial. Ia menilai, penentuan jumlah penerima program perlu didukung data yang jelas agar alokasi anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, angka 40 orang tidak cukup hanya menjadi target administratif. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana angka tersebut diperoleh, termasuk wilayah mana saja yang menjadi sasaran penanganan.
“Penetapan 40 orang itu parameternya apa? Kemudian sasarannya daerah mana saja?” tanyanya, Jumat (20/11/2026).
Faridawaty juga mengingatkan bahwa cakupan wilayah Kalteng cukup luas, terdiri dari 13 kabupaten dan satu kota. Kondisi geografis serta kebutuhan pelayanan sosial di setiap daerah tidak selalu sama.
Karena itu, pendataan dan penetapan penerima manfaat perlu memperhatikan persebaran penyandang disabilitas terlantar. Jangan sampai program hanya menjangkau wilayah tertentu, sementara masyarakat yang membutuhkan di daerah lain belum terakomodasi.
“Kita memiliki 13 kabupaten dan satu kota. Setiap penganggaran harus memiliki barometer yang jelas,” tegasnya.
Ia meminta Dinas Sosial membuka dasar pendataan, indikator penentuan penerima, serta pertimbangan yang digunakan dalam menyusun alokasi anggaran. Informasi tersebut dinilai penting bagi DPRD untuk mengukur apakah program yang direncanakan sudah sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Bagi Faridawaty, persoalan utama bukan semata-mata berapa banyak penerima yang ditetapkan, melainkan bagaimana pemerintah memastikan setiap bantuan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
“Setiap penganggaran harus memiliki barometer yang jelas, berdasarkan data dan kebutuhan di lapangan, agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan merata,” ujarnya.
Sorotan tersebut menjadi catatan bagi Dinas Sosial Kalteng dalam menyusun program pelayanan sosial. Kejelasan data dan parameter penerima manfaat menjadi bagian penting agar penyandang disabilitas terlantar di seluruh wilayah Kalteng memperoleh perhatian sesuai kebutuhan mereka.(red)