PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 30 persen. Kebijakan tersebut mulai diterapkan pada tahun 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, mengatakan kebijakan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pendapatan daerah ke depan. Karena itu, Pemprov Kalteng melakukan penyesuaian belanja dengan memangkas sejumlah pos pengeluaran yang dinilai tidak prioritas.
“Ya pasti menyesuaikan dengan belanja yang tidak prioritas, fokus kepada program Huma Betang, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan perekonomian dalam arti luas,” ujar Leonard melalui aplikasi pesan singkat, Rabu (14/1/26).
Leonard menjelaskan pemotongan TPP berlaku menyeluruh bagi ASN di lingkungan Pemprov Kalteng dengan besaran 30 persen. Namun, kebijakan tersebut tidak berdampak pada tunjangan lainnya.
“TPP menyeluruh dipotong 30 persen, tunjangan lain tetap saja,” tambahnya.
Ia menegaskan efisiensi dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah. Leonard juga mengingatkan ASN agar siap menghadapi situasi efisiensi, sebagaimana pernah dialami saat pandemi Covid-19.
“ASN harus siap dalam kondisi efisiensi, kita pernah masa Covid-19. Kita pastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu jalannya pelayanan publik,” lanjutnya.
Pemprov Kalteng, kata Leonard, tetap memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat dan optimistis layanan publik dapat berjalan dengan baik meski kebijakan efisiensi diterapkan.
“Pelayanan publik diprioritaskan, optimis tetap berjalan,” katanya.
Leonard juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kalteng untuk tetap bekerja profesional dan menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat.
“Kita sebagai ASN tetap bekerja profesional, semangat melayani masyarakat, bersyukur dalam kondisi efisiensi,” pungkasnya.(red)
