PURUK CAHU – Persoalan disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya tak lagi sekadar soal datang tepat waktu atau mengikuti jam kerja. Kinerja aparatur kini ikut dikaitkan dengan bagaimana program pemerintah berjalan dan anggaran daerah benar-benar terserap untuk kepentingan masyarakat.
Hal itu menjadi perhatian Sekretaris Daerah (Sekda) Murung Raya, Lynda Kristiane, saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Murung Raya, Selasa (20/10/2026).
Lynda menyoroti masih adanya perangkat daerah yang realisasi penyerapan anggarannya belum optimal. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dievaluasi agar program yang telah direncanakan tidak berhenti pada tahap administrasi.
Menurutnya, setiap perangkat daerah harus memastikan kegiatan yang sudah masuk dalam perencanaan benar-benar bergerak sesuai target. Baik program pelayanan masyarakat maupun pembangunan fisik, seluruhnya membutuhkan kerja aparatur yang terukur dan bertanggung jawab.
“Evaluasi terhadap kegiatan yang belum berjalan optimal harus dilakukan agar kendala yang dihadapi dapat segera diketahui dan dicarikan solusi,” ujar Lynda.
Ia menegaskan, ukuran disiplin ASN tidak cukup hanya dilihat dari kehadiran. Ada tanggung jawab pekerjaan yang harus diselesaikan, target yang harus dicapai, serta persoalan di lapangan yang harus segera ditangani.
Karena itu, kepala perangkat daerah diminta lebih aktif memantau perkembangan kegiatan dan realisasi anggaran di masing-masing instansi. Jika terdapat hambatan dalam administrasi, proses pengadaan barang dan jasa maupun pekerjaan di lapangan, penyelesaiannya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Kepala perangkat daerah diharapkan memantau secara berkala perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran di masing-masing instansi. Apabila terdapat hambatan, maka langkah penyelesaian harus segera dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Namun, Lynda mengingatkan percepatan serapan anggaran tidak berarti pemerintah daerah hanya mengejar angka realisasi. Kualitas pekerjaan, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan.
Artinya, anggaran yang cepat terserap tetapi tidak menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat bukanlah ukuran keberhasilan.
Pemkab Murung Raya juga mendorong agar perangkat daerah memperkuat koordinasi dan segera membenahi kegiatan yang mengalami keterlambatan. Langkah tersebut penting agar pekerjaan tidak menumpuk menjelang berakhirnya tahun anggaran.
Bagi Lynda, disiplin ASN pada akhirnya harus terlihat dari hasil kerja. Ketika aparatur mampu menyelesaikan tugas tepat waktu, mengatasi hambatan dan memastikan program pemerintah berjalan, dampaknya akan kembali dirasakan masyarakat.
“Disiplin dan tanggung jawab seluruh ASN menjadi salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya,” tegasnya.
