PALANGKA RAYA – Penyusunan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk 2027 mulai masuk pada pembahasan yang lebih rinci. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalteng membedah rencana belanja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan KUA-PPAS 2027.
Rapat berlangsung di Ruang Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (7/8/2026). Pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses menyusun postur anggaran agar rencana belanja OPD tetap sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Syahfiri, S.E., hadir dalam rapat tersebut bersama Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Fredy Darinton, S.T., M.A.P., Fungsional Perencana Ahli Madya Luqman Alhakim, S.P., M.Si., serta Penelaah Teknis Kebijakan Ricky Yulanda, S.T. dan Akwila Trifena A. Awan, S.STP., M.A.P.
Rapat dipimpin Asisten Ekobang Setda Provinsi Kalimantan Tengah dan diikuti Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta sejumlah OPD terkait di lingkungan Pemprov Kalteng.
Dalam pembahasan tersebut, rencana belanja OPD menjadi perhatian utama. Setiap kebutuhan anggaran perlu ditempatkan dalam kerangka prioritas, sehingga alokasi yang disusun tidak hanya mencerminkan kebutuhan perangkat daerah, tetapi juga mendukung target pembangunan yang telah ditetapkan.
Pembahasan secara lebih detail juga menjadi ruang untuk melihat kembali kebutuhan program, kegiatan, serta kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian, anggaran yang nantinya disepakati diharapkan dapat digunakan secara lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Tahapan ini sekaligus memperlihatkan bahwa penyusunan APBD 2027 bukan sekadar menyusun daftar belanja, melainkan proses menyelaraskan kebutuhan OPD, kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan Kalteng dalam satu kerangka anggaran.
