PALANGKA RAYA – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Tengah terus disiapkan agar tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur. Hal tersebut menjadi fokus dalam rapat tindak lanjut pembahasan indikator Program Strategis Nasional (ProSN) urusan indikator MBG/Satuan Tugas (Satgas) MBG, Rabu (2/9/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah dan dipimpin Kepala Bapperida Kalteng yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Dr. Chandra Fuji Asmara, S.T., M.Eng.
Pembahasan melibatkan sejumlah instansi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan MBG, yakni Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Pendidikan, serta Badan Gizi Nasional (BGN).
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman mengenai indikator yang akan digunakan dalam memantau pelaksanaan MBG di daerah. Setiap sektor memiliki peran berbeda, mulai dari aspek ketersediaan pangan, kesehatan dan kandungan gizi, hingga sasaran penerima manfaat serta pelaksanaan program di lingkungan pendidikan.
Pembahasan lintas sektor dinilai penting karena MBG tidak berdiri sebagai program satu instansi. Keberhasilannya membutuhkan keterhubungan antara data, penyediaan bahan pangan, standar kesehatan dan gizi, satuan pendidikan, hingga mekanisme pelaksanaan di lapangan.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan indikator MBG dapat menjadi alat ukur yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menggambarkan sejauh mana program memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan indikator yang lebih terarah dan koordinasi antarlembaga yang semakin kuat, pelaksanaan MBG di Kalimantan Tengah diharapkan dapat berjalan lebih terukur sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dari pemenuhan kebutuhan gizi.
