PALANGKA RAYA – Keterbukaan informasi publik kembali menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Tengah. Bapperida Provinsi Kalteng menerima kunjungan Tim Penilai Komisi Informasi Provinsi Kalteng dalam rangka tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Selasa (29/9/2026).
Kunjungan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Bapperida Kalteng. Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah diwakili Sekretaris Badan Maulana Akbar, S.Sos., M.A.P., didampingi Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bapperida.
Visitasi tersebut menjadi bagian dari proses penilaian untuk melihat sejauh mana keterbukaan informasi dijalankan oleh badan publik. Tidak hanya soal ketersediaan informasi, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dikelola dan diberikan kepada masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku.
Bagi Bapperida, keterbukaan informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan. Informasi mengenai perencanaan, program dan kebijakan pembangunan memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat sehingga perlu dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui tahapan visitasi ini, Bapperida juga mendapatkan ruang untuk mengevaluasi pengelolaan informasi publik yang selama ini dijalankan. Berbagai aspek pelayanan informasi menjadi bagian dari proses penilaian oleh Tim Komisi Informasi Provinsi Kalteng.
Komitmen tersebut diarahkan untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.
Pada akhirnya, keterbukaan informasi bukan hanya persoalan memenuhi kewajiban administratif. Lebih jauh, transparansi menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Semakin mudah masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, semakin terbuka pula ruang bagi publik untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan.
