Palangka Raya – Dalam rangka mendukung dan menyukseskan Program Huma Betang sebagai program strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) menggelar rapat koordinasi secara daring, Sabtu (17/1/2026).
Rapat tersebut secara khusus membahas evaluasi Program Sekolah Gratis yang telah berjalan sepanjang tahun 2025, sekaligus persiapan penguatan berbagai unit penunjang layanan pendidikan, seperti Koperasi Sekolah, Teaching Factory, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta sejumlah strategi lain yang menunjang transformasi pendidikan di Kalimantan Tengah.
Rakor ini diikuti lebih dari 400 peserta, terdiri dari Pengawas Pembina serta Kepala SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) se-Kalimantan Tengah. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan komitmen satuan pendidikan dalam mendorong layanan pendidikan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan di Bumi Tambun Bungai.
Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, memaparkan pelaksanaan Program Sekolah Gratis yang telah berlangsung pada 2025. Ia menyebut, terdapat sekolah yang benar-benar membebaskan peserta didik dari pungutan Biaya Penunjang Pendidikan (BPP), sehingga sepenuhnya mengandalkan pendanaan dari BOSP dan BOSDA.
Namun, Reza juga mengungkapkan bahwa pada beberapa sekolah masih diterapkan BPP dengan skema subsidi silang. Peserta didik dari keluarga mampu tetap membayar BPP, sementara siswa dari keluarga tidak mampu dibebaskan dari pungutan tersebut.
“Ini langkah yang sangat luar biasa dan harus kita apresiasi bersama. Kita semua harus sadar bahwa pendidikan adalah sektor yang selalu menjadi sorotan. Jangan sampai apa pun yang kita lakukan justru menimbulkan pertanyaan, ketidakpuasan, atau persepsi negatif di masyarakat,” tegas Reza.
Ia menekankan, kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan harus terus dijaga, meskipun menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Reza memaparkan kondisi keuangan daerah saat ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Dulu APBD kita berada di angka Rp10,2 triliun, sekarang hanya sekitar Rp5,3 triliun. Dampaknya sangat terasa di Dinas Pendidikan. Jika sebelumnya kami mengelola sekitar Rp2,3 triliun dari mandatory 20 persen, kini hanya sekitar Rp1,3 triliun. Artinya ada penurunan hampir Rp1 triliun atau sekitar 45 persen,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak boleh menjadi alasan turunnya kualitas pelayanan. Reza menyebut tingkat kepuasan peserta didik di Kalimantan Tengah telah mencapai 97,3 persen, dan capaian tersebut harus terus dipertahankan melalui sinergi semua pihak.
“Ini bukan kehebatan saya atau dinas semata, tetapi hasil kerja bersama. Ketika kita kompak, solid, dan memiliki visi yang sama, maka tujuan meningkatkan kualitas pendidikan akan tercapai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Reza mengakui bahwa pengelolaan dana BOS dan BOSDA pada masa sebelumnya sempat menimbulkan stigma negatif. Karena itu, Disdik Kalteng mendorong upaya transparansi melalui pemanfaatan platform PENA Kalteng, agar pengelolaan anggaran lebih akuntabel dan dapat dipantau bersama.
Reza juga menyampaikan bahwa hasil evaluasi internal menunjukkan sebagian besar alokasi dana masih terserap untuk kebutuhan operasional sekolah, seperti pembayaran guru honorer dan kebutuhan administrasi lainnya. Sementara itu, manfaat yang dirasakan langsung oleh peserta didik dinilai belum maksimal.
Hal tersebut, menurutnya, menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ia menegaskan komitmen Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, agar Program Sekolah Gratis benar-benar tepat sasaran, terutama bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan mereka yang berada di wilayah pedalaman.
“Pak Gubernur H. Agustiar Sabran menginginkan agar bantuan sekolah gratis ini benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita, khususnya peserta didik yang tidak mampu dan mereka yang berada di wilayah pedalaman. Itu menjadi konsen utama beliau dan juga menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkas Reza.
Melalui rapat koordinasi ini, Disdik Kalteng berharap sinergi antara dinas, kepala sekolah, pengawas, serta seluruh tenaga pendidik semakin kuat dalam mewujudkan layanan pendidikan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
