WhatsApp Image 2026-03-31 at 12.55.34

PALANGKA RAYA – Apel besar dan halal bihalal pascalibur Idulfitri yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bukan sekadar seremoni tahunan. Di hadapan 4.497 Aparatur Sipil Negara (ASN), Gubernur H. Agustiar Sabran justru menyampaikan pesan yang lebih tajam: birokrasi tak bisa lagi berjalan biasa-biasa saja di tengah tekanan zaman.

Didampingi Wakil Gubernur Edy Pratowo serta jajaran kepala perangkat daerah, Agustiar menegaskan bahwa euforia Idulfitri harus segera diterjemahkan menjadi energi kerja. Bukan sekadar kembali ke rutinitas, tetapi melompat ke pola kerja yang lebih disiplin, cepat, dan berpihak pada masyarakat.

“ASN tidak cukup hanya hadir, tapi harus memberi solusi,” tegasnya di Lapangan Kantor Gubernur Kalteng, Jalan RTA Milono, Selasa (31/3/26).

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Ia menyinggung situasi yang kian kompleks: efisiensi anggaran yang menekan ruang gerak, tuntutan publik yang semakin kritis, hingga dinamika global yang berdampak langsung ke daerah. Dalam kondisi seperti itu, birokrasi yang lamban dinilai akan semakin tertinggal.

Agustiar mendorong ASN untuk bekerja lebih cerdas dan inovatif. Program pemerintah, menurutnya, tidak boleh lagi sekadar berjalan, tetapi harus terukur dampaknya dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah pedalaman.

Salah satu instrumen yang disorot adalah peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Program ini diposisikan sebagai tulang punggung perlindungan sosial bagi masyarakat tidak mampu di Kalimantan Tengah. Namun, ia mengingatkan, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada konsep, tetapi pada integritas pelaksana di lapangan.

“Ini uang rakyat, harus kembali ke rakyat yang tepat,” ujarnya.

Pesan itu sekaligus menjadi peringatan halus bagi seluruh ASN: di tengah keterbatasan anggaran, setiap kebijakan yang tidak tepat sasaran akan semakin terlihat dan sulit ditoleransi publik.

Apel besar kali ini pun terasa berbeda. Bukan hanya ajang silaturahmi pascalebaran, tetapi momentum konsolidasi—bahwa birokrasi Kalimantan Tengah sedang didorong untuk bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat hari ini.(red/poto: Hairul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *