Palangka Raya – Reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Faridawaty Dartland Atjeh , di Desa Hiang Bana, Minggu (12/4/2026), berubah menjadi ruang curhat kolektif warga yang merasa pembangunan desa kian tersendat.
Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat menjadi isu paling panas. Dampaknya terasa hingga ke level desa: proyek infrastruktur tersendat, bahkan sebagian tak kunjung terealisasi. Dana Desa yang sebelumnya mencapai Rp1 miliar per desa, kini menyusut drastis menjadi sekitar Rp250 juta. Kondisi ini memaksa pemerintah desa mengalihkan prioritas ke sektor kesehatan, meninggalkan kebutuhan dasar lain yang tak kalah mendesak.
Di tengah keterbatasan itu, warga Hiang Bana justru menghadapi persoalan mendasar yang belum terurai. Kepala Desa Hiang Bana mengungkapkan, makam desa kini rawan terendam banjir dan membutuhkan penimbunan segera. Sementara itu, akses air bersih masih bergantung pada pasokan dari luar daerah seperti Kereng Pangi dan Kasongan, dengan harga mencapai Rp10 ribu per galon beban tambahan bagi masyarakat.
“Kalau hujan deras, makam tergenang. Air bersih juga harus beli dari luar, ini memberatkan warga,” keluhnya.
Tak hanya itu, kebutuhan rehabilitasi rumah ibadah lintas agama balai Hindu, gereja, hingga masjid juga mendesak. Penerangan jalan umum pun masih minim, menambah daftar panjang persoalan dasar yang belum tersentuh.
Dari kelompok masyarakat, suara serupa bermunculan. Perwakilan warga Kristen, Hamni, menyoroti kondisi Gereja Genesaret yang nyaris roboh dan kerap terdampak banjir. Ia juga mengusulkan peningkatan Jalan Teratai sepanjang 300 meter yang saat ini sulit dilalui.
Sementara itu, perwakilan BPD mengangkat persoalan klasik infrastruktur desa: jalan di sejumlah RT belum pernah ditimbun, jembatan masih berbahan kayu dan rawan ambruk, hingga akses antarwilayah yang terhambat. “RT 10 bahkan belum pernah tersentuh penimbunan sama sekali,” ungkapnya.
Masalah lain tak kalah krusial muncul dari data sosial. Triatno, salah satu warga, menyoroti data kemiskinan yang dinilai tidak akurat. “Masih ada nama warga yang sudah meninggal tapi tetap tercatat. Ini harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Di sisi lain, kebutuhan dasar seperti listrik dan internet juga menjadi sorotan. Warga mengaku selama ini harus swadaya mengganti tiang listrik kayu yang rapuh. Bahkan di beberapa RT, jaringan internet masih menjadi barang mewah yang sulit diakses.
Tak hanya infrastruktur, kebutuhan penunjang kegiatan sosial-keagamaan juga mencuat. Mulai dari pengadaan sound system nirkabel hingga tenda untuk kegiatan pengajian dan majelis taklim.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Faridawaty menegaskan bahwa kondisi ini bukan hanya persoalan desa, tetapi dampak kebijakan anggaran yang berjenjang hingga ke daerah.
“Pemangkasan anggaran dari pusat ini memang berdampak langsung ke daerah, termasuk desa. Tapi saya pastikan semua usulan masyarakat akan kami perjuangkan dan dorong menjadi prioritas, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar seperti jalan, air bersih, dan fasilitas umum,” ungkap Faridawaty.
Ia juga menyoroti pentingnya validitas data sosial agar bantuan tepat sasaran. “Data kemiskinan harus segera diperbaiki. Jangan sampai yang sudah meninggal masih tercatat, sementara yang benar-benar membutuhkan justru tidak terakomodir,” tambahnya.
Reses ini menegaskan satu hal, ketika anggaran dipangkas, desa menjadi pihak pertama yang menanggung dampaknya. Warga Hiang Bana kini berharap, suara mereka tak berhenti sebagai catatan reses, melainkan menjadi prioritas nyata dalam kebijakan pembangunan ke depan.(Red)
