PALANGKA RAYA – Misi Dagang dan Investasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Jawa Timur tak sekadar seremoni pertukaran komoditas, tetapi mulai mengarah pada penjajakan konkret sektor kehutanan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi daerah.
Di Ballroom M Bahalap Hotel Palangka Raya, Kamis (23/04/2026), Dinas Kehutanan Kalteng ikut mengambil peran dalam membuka peluang pasar hasil hutan sekaligus mendorong model kerja sama yang lebih terstruktur dengan mitra dari Jawa Timur.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi daerah kini difokuskan pada penguatan tiga zona utama Barat, Tengah, dan Timur yang masing-masing menyimpan potensi investasi berbeda, termasuk sektor kehutanan yang dinilai masih belum optimal dari sisi hilirisasi.
“Temu usaha dan misi dagang ini bukan hanya memperluas akses pasar, tetapi juga memperkuat jejaring kemitraan yang bisa membuka peluang kerja sama baru yang saling menguntungkan,” ujarnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyoroti pentingnya integrasi antarwilayah dalam rantai pasok industri. Ia menilai kolaborasi lintas provinsi dapat memperkuat daya saing produk daerah, termasuk hasil olahan berbasis sumber daya alam.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Agustan Saining, melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Hadriani, menekankan bahwa forum ini menjadi momentum strategis untuk menghubungkan potensi hutan Kalteng dengan kebutuhan industri di Jawa Timur.
Menurutnya, selama ini potensi hasil hutan Kalteng masih menghadapi tantangan pada akses pasar dan kemitraan industri. Dengan adanya misi dagang ini, peluang tersebut mulai terbuka lebih luas.
“Forum ini diharapkan mampu membangun kemitraan yang konkret, terutama dalam memperluas akses pasar hasil hutan serta membuka kerja sama baru yang berdampak langsung pada pemerataan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan sejumlah instansi, termasuk sektor kehutanan, menjadi sinyal awal bahwa kolaborasi tidak berhenti di atas kertas. Tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi berjalan konsisten dan memberi nilai tambah bagi daerah, khususnya dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi tinggi.(Red/Poto: Hairul)
