PALANGKA RAYA – Forum Rakortekrenbang 2026 yang digelar di Kantor Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah bukan sekadar rutinitas birokrasi. Di ruang inilah arah pembangunan digital Kalimantan Tengah mulai dipertajam, termasuk bagaimana peran kabupaten/kota dipaksa lebih sinkron dengan target provinsi.
Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah datang dengan agenda yang jelas: memastikan sektor komunikasi, statistik, dan persandian tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi tulang punggung transformasi pemerintahan berbasis data.
Dipimpin Plt. Sekretaris Dinas, Hendri Supriatmaja, delegasi menyoroti satu persoalan klasik yang masih berulang tiap tahun ketidaksinkronan antara perencanaan daerah dan target nasional.
“Kita tidak ingin program hanya bagus di atas kertas, tapi tidak nyambung antara provinsi dan kabupaten/kota. Rakortekrenbang ini jadi ruang untuk menyatukan itu,” tegas Hendri.
Pembahasan dalam desk Infrastruktur dan Kewilayahan memperlihatkan bahwa sektor digital kini tidak lagi dianggap pelengkap, melainkan kebutuhan dasar pembangunan. Dari penguatan sistem statistik hingga keamanan informasi (persandian), semuanya diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif.
Namun, tantangan terbesarnya bukan pada konsep, melainkan implementasi. Sinkronisasi indikator makro pembangunan yang dibahas dalam forum ini menjadi krusial, mengingat capaian provinsi sangat bergantung pada kontribusi kabupaten/kota yang selama ini masih timpang.
Hendri juga menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus benar-benar selaras dengan agenda besar nasional, termasuk Asta Cita dan berbagai program strategis. Tanpa itu, pembangunan digital berisiko berjalan parsial dan kehilangan dampak langsung bagi masyarakat.
Rakortekrenbang tahun ini pun menegaskan satu hal: transformasi digital di daerah bukan lagi wacana, melainkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Jika sinkronisasi gagal, maka yang tertinggal bukan hanya sistem, tetapi juga kualitas layanan publik itu sendiri.(red)
