PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menyatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memperkuat koordinasi dengan PT PLN (Persero) menyusul pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.
Pemadaman yang berlangsung pada periode 22–29 Juni 2026 tersebut dinilai berdampak terhadap aktivitas masyarakat serta pelayanan publik, sehingga diperlukan langkah koordinasi untuk mempercepat penanganan gangguan pasokan listrik.
Pernyataan itu disampaikan Agustiar usai menghadiri pertemuan rutin bersama insan pers di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Minggu (28/6) malam.
Menurut Agustiar, listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki peran penting dalam menunjang berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk penyelenggaraan layanan publik. Karena itu, gangguan pasokan listrik yang terjadi berulang kali perlu segera ditangani.
“Mati lampu ya pasti mengganggu. Karena listrik itu sama seperti air, sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Agustiar.
Ia menjelaskan, pengelolaan sektor kelistrikan merupakan kewenangan PT PLN (Persero). Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan PLN untuk mendorong percepatan penyelesaian persoalan tersebut.
“Kita pasti berkoordinasi, walaupun ini bukan kewenangan langsung pemerintah provinsi. Kita akan memperkuat koordinasi dengan PLN. Sangat disayangkan kalau sampai pelayanan publik ikut terganggu,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap koordinasi yang dilakukan dapat mempercepat normalisasi pasokan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan pelayanan publik di berbagai daerah dapat kembali berjalan dengan optimal.(red)
