Palangka Raya – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai (BSNT) di wilayah Kalimantan Tengah. Upaya tersebut dilakukan melalui forum koordinasi, penguatan literasi sistem pembayaran, hingga edukasi kepada pelaksana program bantuan sosial.
Sebagai bagian dari langkah tersebut, Bank Indonesia Kalimantan Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada 25 Juni 2026 yang dipimpin Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Satria Febrino. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi bersama pemerintah daerah, perbankan, kementerian, dan instansi terkait untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam penyaluran bantuan sosial non-tunai.
Sejumlah isu strategis yang dibahas meliputi validitas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kesiapan infrastruktur sistem pembayaran, keterbatasan jaringan telekomunikasi di wilayah blank spot, perlindungan data pribadi, hingga penguatan interoperabilitas sistem antarinstansi agar proses penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih cepat dan akurat.
FGD tersebut dihadiri perwakilan Dinas Sosial Kota Palangka Raya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palangka Raya, Bank Kalteng, PT Pos Indonesia, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Kementerian Sosial.
Sebagai tindak lanjut, Bank Indonesia Kalimantan Tengah kembali menyelenggarakan Sosialisasi dan Edukasi Program Bantuan Sosial Reguler Tahun 2026 pada 26 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 penerima manfaat di Kota Palangka Raya bersama para pelaksana program dan pemangku kepentingan terkait.
Melalui kegiatan itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial secara non-tunai sekaligus peningkatan literasi penggunaan sistem pembayaran digital. Edukasi tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program bantuan sosial yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Bank Indonesia menilai keberhasilan penyaluran BSNT tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem pembayaran, tetapi juga pada koordinasi antarinstansi dalam melakukan pemutakhiran data penerima manfaat, penyediaan infrastruktur digital, serta penyampaian informasi kepada masyarakat.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, industri jasa keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan guna mendukung transformasi digital penyaluran bantuan sosial. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital sekaligus meningkatkan kualitas layanan bantuan sosial bagi masyarakat di Kalimantan Tengah.
