PALANGKA RAYA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah dinilai sudah memasuki kondisi yang membutuhkan respons lebih serius. Selain luasan titik api yang terus menjadi perhatian, asap tebal mulai mengganggu jarak pandang, kesehatan masyarakat hingga aktivitas transportasi.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Yohanes Freddy Ering, meminta pemerintah provinsi tidak mengendurkan dukungan anggaran untuk menghadapi situasi tersebut.
Freddy menyebut, berdasarkan data BNPB pusat, terdapat sekitar 1.487 titik api di Pulau Kalimantan, dengan 767 titik berada di wilayah Kalimantan Tengah.
“Ini tentu sangat berbahaya dan perlu upaya serius. Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana, sistematis dan terpadu,” kata Freddy melalui aplikasi pesan singkat, Sabtu 22/8/26.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat tetap penting, terutama dalam penyediaan sarana, prasarana dan pembiayaan penanganan karhutla. Namun, Kalteng sebagai salah satu wilayah dengan kontribusi titik api terbesar di Kalimantan juga tidak bisa hanya mengandalkan bantuan dari pusat.
Karena itu, pembahasan APBD Perubahan 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana yang masih berlangsung.
Freddy meminta Pemprov Kalteng dan DPRD memberikan perhatian khusus terhadap pos belanja tidak terduga serta anggaran pada sejumlah SKPD yang memiliki tugas berkaitan dengan penanggulangan bencana.
“Dalam pembahasan KUPA-PPAS 2026, kita minta sedapat mungkin besarannya tidak jauh dari pagu anggaran murni 2026, yaitu sekitar Rp70 miliar,” ujarnya.
Ia menegaskan, kecukupan anggaran bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menjadi salah satu faktor penting agar penanganan karhutla di lapangan tidak terhambat ketika kebutuhan meningkat secara tiba-tiba.
Dengan kondisi asap yang semakin pekat dan ancaman karhutla yang belum mereda, Freddy berharap pemerintah daerah dapat memastikan kesiapan anggaran sekaligus memperkuat langkah mitigasi sejak dini.
“Jangan sampai persoalan dana atau anggaran justru menjadi kendala dalam rangka penanggulangan bencana,” pungkasnya.(Red)
