PALANGKA RAYA – Kebakaran lahan gambut di Kelurahan Petuk Katimpun kembali menunjukkan satu persoalan yang kerap menjadi tantangan saat karhutla terjadi: air.
Di tengah penanganan kebakaran, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mendorong penguatan sumber air dan infrastruktur pembasahan agar api tidak mudah meluas. Hal itu disampaikannya saat mendampingi Menteri Kehutanan RI meninjau lokasi karhutla di Petuk Katimpun, Rabu (19/8/2026).
Menurut Fairid, pemadaman tidak cukup hanya mengandalkan personel dan peralatan ketika api sudah muncul. Kondisi lahan gambut perlu dijaga tetap basah sehingga potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal.
“Program pembasahan, sekat kanal, dan sumur bor ini perlu dimaksimalkan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla,” ujar Fairid.
Pemko Palangka Raya saat ini mendorong pembangunan sekat kanal dan batas kanal di sejumlah titik. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menahan air lebih lama di kawasan gambut sekaligus menjadi cadangan ketika pembasahan diperlukan.
Namun, persoalan tidak berhenti pada kanal. Sejumlah lokasi rawan kebakaran berada jauh dari sumber air sehingga mobilisasi air menjadi tantangan tersendiri bagi tim di lapangan.
Fairid mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan Pemko mengusulkan penambahan embung, termasuk embung portabel, serta penguatan jaringan sumur bor.
“Kami sudah mengusulkan, terutama untuk titik-titik yang sulit mendapatkan air. Bisa melalui embung, embung portabel, maupun penguatan sumur bor,” katanya.
Menurutnya, keberadaan sumur bor juga perlu didukung jaringan perpipaan. Dengan begitu, air yang tersedia tidak hanya berada di satu titik, tetapi dapat dialirkan menuju kawasan yang membutuhkan pembasahan.
Konsep serupa juga berlaku untuk penampungan air bergerak. Embung portabel dinilai dapat menjadi pilihan untuk lokasi yang tidak memiliki sumber air permanen dan membutuhkan respons cepat ketika kondisi lahan mulai mengering.
Fairid menekankan, fasilitas tersebut bukan semata-mata untuk menghadapi api yang sudah berkobar. Infrastruktur air harus disiapkan sebagai bagian dari strategi pencegahan, terutama ketika musim kering mulai meningkatkan risiko kebakaran gambut.
Di sisi lain, Pemko Palangka Raya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait. Kebutuhan penanganan karhutla yang besar membuat pemerintah daerah membutuhkan dukungan lintas sektor, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan pembiayaan.
“Kemampuan anggaran daerah memiliki keterbatasan, sehingga dukungan lintas pemerintah dan berbagai pihak sangat diperlukan,” ujarnya.
Bagi Fairid, memperbanyak sumber air di kawasan rawan menjadi investasi penting untuk menghadapi karhutla. Semakin cepat lahan dapat dibasahi, semakin besar peluang api dicegah sebelum berubah menjadi kebakaran yang lebih luas.
Penguatan sekat kanal, sumur bor, jaringan perpipaan, embung hingga embung portabel pun diarahkan menjadi satu sistem untuk menghadapi karakter lahan gambut yang sulit dipadamkan ketika sudah terbakar.
