Palangka Raya – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng tahun 2026 tidak berdampak signifikan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
Sekretaris Dinkes Kalteng, Rainer Dany P. Mamahit, memastikan tidak ada pengurangan anggaran yang berpengaruh besar terhadap layanan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Secara prinsip, tidak ada pemangkasan anggaran yang berdampak luas bagi masyarakat,” ujarnya saat ditemui awak media di sela rapat paripurna DPRD Kalteng, Rabu (14/1/2026).
Ia menegaskan, Dinkes Kalteng tetap berkomitmen mendukung visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah untuk mewujudkan Kalteng Berkah. Fokus anggaran kesehatan, menurutnya, tetap diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga, terutama jaminan kesehatan gratis.
Rainer menyebut pengintegrasian layanan kesehatan berbasis BPJS menjadi salah satu prioritas utama. Program tersebut diwujudkan melalui Kartu Huma Betang Sejahtera sebagai jaminan akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
“Kami tetap mengutamakan program dan visi misi Pak Gubernur, terutama Kartu Huma Betang Sejahtera. Hampir separuh anggaran Dinas Kesehatan dialokasikan untuk jaminan kesehatan dalam rangka pengintegrasian layanan berbasis BPJS,” jelasnya.
Selain jaminan kesehatan, sisa anggaran juga diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional maupun daerah, di antaranya penanggulangan stunting, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Dinkes Kalteng juga memperkuat infrastruktur layanan rujukan tingkat lanjut dengan menyiapkan rumah sakit daerah sebagai pusat rujukan penanganan empat penyakit katastropik utama atau KJSU, yakni kanker, jantung, stroke, serta uro-nephro (gangguan ginjal).
“Rumah sakit kita siapkan sebagai pusat rujukan KJSU. Uro-nephro itu terkait ginjal. Jadi penguatan kita ada di sana,” pungkasnya.(Red)
