Sukamara – Kemarau panjang membuat kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian tersendiri, terutama ketika ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih membayangi sejumlah wilayah. Dalam kondisi seperti ini, bantuan pangan, air bersih hingga dukungan kesehatan menjadi kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merespons kondisi tersebut dengan menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat Kabupaten Sukamara, Senin (5/10/2026). Bantuan diberikan bersamaan dengan kunjungan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran untuk melihat langsung kondisi masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Akhmad Husain, mengatakan bantuan sosial dalam kondisi seperti ini harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Ketika masyarakat menghadapi kemarau panjang dan dampak karhutla, bantuan yang diberikan harus memiliki manfaat langsung. Pangan, air bersih dan dukungan kesehatan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda,” kata Akhmad Husain.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 868 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) KHBS menerima bantuan tunai sebesar Rp250 ribu per KPM. Selain itu, pemerintah menyalurkan 2.500 paket bantuan pangan yang masing-masing berisi beras 5 kilogram, gula 1 kilogram dan minyak goreng 1 liter.
Sebanyak 2.300 liter air bersih juga didistribusikan kepada masyarakat, ditambah pemeriksaan kesehatan gratis, masker dan vitamin.
Menurut Akhmad, rangkaian bantuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan sosial tidak hanya berbicara mengenai bantuan uang tunai. Dalam situasi tertentu, kebutuhan masyarakat bisa berubah sesuai kondisi yang mereka hadapi.
“Bantuan sosial harus melihat kondisi nyata masyarakat. Saat air bersih menjadi kebutuhan mendesak, maka dukungan air bersih juga menjadi bagian dari perlindungan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan data penerima bantuan terus diperbarui. Hal ini diperlukan agar program KHBS maupun bantuan pangan dapat menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria, termasuk mereka yang mungkin belum masuk dalam data sebelumnya.
“Data penerima harus terus kita perbaiki. Kalau ada masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi belum terdata, harus ada ruang untuk mengusulkan dan kemudian dilakukan verifikasi serta validasi,” jelas Akhmad.
Bagi Dinsos Kalteng, kunjungan langsung pemerintah ke daerah juga memiliki arti penting. Informasi mengenai kondisi masyarakat tidak selalu dapat sepenuhnya tergambarkan melalui laporan administratif.
Karena itu, masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menentukan bentuk dukungan yang dibutuhkan.
“Ketika pemerintah turun langsung, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih nyata mengenai kebutuhan masyarakat. Ini penting agar kebijakan dan bantuan yang diberikan tidak sekadar berdasarkan laporan, tetapi benar-benar sesuai kondisi di lapangan,” katanya.
Akhmad menilai, program KHBS juga tidak semestinya dipandang hanya sebagai bantuan tunai. Perlindungan sosial harus diarahkan untuk memperkuat keluarga penerima secara bertahap, termasuk melalui dukungan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.
“Tujuan akhirnya bukan membuat masyarakat terus menerima bantuan. Kita ingin bantuan menjadi jembatan agar keluarga bisa bertahan, kemudian berkembang dan semakin mandiri,” ungkapnya.
Di sisi lain, kondisi kemarau dan karhutla membuat persoalan sosial, kesehatan dan lingkungan saling berkaitan. Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, petugas pemadam, TNI-Polri, BPBD hingga masyarakat.
Dinsos Kalteng sendiri memandang perlindungan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan dampak karhutla. Ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air, terganggu aktivitasnya atau membutuhkan bantuan pangan, persoalan tersebut harus mendapat respons pemerintah.
“Karhutla bukan hanya persoalan api. Ada dampak yang dirasakan masyarakat dan itu harus kita tangani bersama. Pemerintah harus memastikan masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial,” tegas Akhmad.
Ia berharap bantuan yang disalurkan di Sukamara dapat membantu keluarga penerima melewati kondisi kemarau dan karhutla, sembari pemerintah terus melakukan langkah lanjutan untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Yang kita harapkan bantuan ini benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga penerima,” pungkas Akhmad Husain.
