Sampit – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada aktivitas masyarakat membuat kebutuhan dasar warga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Di tengah kondisi tersebut, bantuan sosial diarahkan bukan hanya untuk meringankan kebutuhan hari ini, tetapi juga menjaga agar keluarga penerima tetap memiliki ruang untuk bertahan dan bangkit.
Hal itu terlihat saat Pemprov Kalteng menyalurkan 2.500 paket bantuan pangan, Bantuan Sosial Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), masker, vitamin, layanan kesehatan gratis hingga 4.800 liter air bersih kepada masyarakat Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Minggu (4/10/2026).
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Akhmad Husain, mengatakan kondisi masyarakat yang terdampak karhutla membutuhkan perhatian yang tidak berhenti pada bantuan sesaat.
“Bantuan sosial harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam situasi seperti sekarang, kebutuhan pangan, kesehatan dan air bersih menjadi hal yang harus diperhatikan,” kata Akhmad Husain.
Dalam penyaluran tersebut, sebanyak 536 penerima KHBS mendapatkan bantuan sebesar Rp250 ribu per keluarga penerima manfaat. Bantuan diberikan bersamaan dengan dukungan lain untuk masyarakat yang menghadapi dampak kabut asap.
Menurut Akhmad, ketepatan data menjadi salah satu kunci agar bantuan tidak salah sasaran. Masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi belum terdata perlu diberi ruang untuk menyampaikan informasi sehingga dapat dilakukan proses verifikasi dan validasi.
“Data penerima tidak boleh berhenti pada daftar lama. Kondisi masyarakat bisa berubah, sehingga pembaruan dan validasi data harus terus dilakukan,” ujarnya.
Ia menilai perhatian pemerintah terhadap masyarakat Baamang juga perlu dilihat dari sisi jangka panjang. Bantuan sosial memang diperlukan ketika masyarakat berada dalam kondisi sulit, tetapi pada saat yang sama keluarga penerima perlu didorong agar memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat.
Karena itu, pemberdayaan ekonomi menjadi bagian penting dalam arah kebijakan sosial. Masyarakat tidak hanya dibantu untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga diarahkan agar memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan melalui kegiatan produktif.
“Bantuan sosial sifatnya membantu masyarakat melewati kondisi sulit. Setelah itu, kita ingin masyarakat bisa semakin mandiri melalui pemberdayaan dan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kemampuan mereka,” jelas Akhmad.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran yang menyebut bantuan sosial sebagai langkah jangka pendek. Pemerintah juga menyiapkan dukungan pemberdayaan ekonomi, mulai dari usaha menjahit, pembuatan kue, bengkel hingga akses pembiayaan.
Bagi Dinsos Kalteng, pendekatan tersebut penting agar bantuan tidak menciptakan ketergantungan, tetapi menjadi bagian dari proses memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Di sisi lain, kondisi karhutla membuat perlindungan sosial perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga kesehatan masyarakat. Masker dan vitamin yang diberikan menjadi dukungan tambahan bagi warga, sementara layanan pemeriksaan kesehatan gratis memberikan akses bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya di tengah paparan asap.
Akhmad mengatakan pemerintah juga membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan.
“Kalau ada warga yang belum mendapatkan bantuan atau ada persoalan sosial yang perlu ditangani, sampaikan melalui pemerintah setempat. Informasi dari masyarakat penting untuk memastikan intervensi pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan,” katanya.
Ia menegaskan, penanganan dampak karhutla tidak hanya berbicara mengenai pemadaman api. Ketika masyarakat mengalami gangguan aktivitas dan tekanan ekonomi, perlindungan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan dampak bencana.
“Yang kita jaga bukan hanya bagaimana apinya padam, tetapi bagaimana masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan perlahan kembali mandiri,” pungkas Akhmad Husain.
Melalui penyaluran bantuan di Baamang, Pemprov Kalteng berupaya memastikan masyarakat yang terdampak karhutla tetap memperoleh perlindungan. Di saat yang sama, pembaruan data dan pemberdayaan ekonomi menjadi pekerjaan lanjutan agar bantuan sosial dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan bagi keluarga penerima.
