Sampit – Bagi masyarakat yang hidup di tengah kabut asap, persoalan karhutla tidak berhenti pada munculnya titik api. Ketika udara terganggu, aktivitas warga ikut terdampak dan kebutuhan sehari-hari menjadi semakin penting untuk dipastikan tetap terpenuhi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kecamatan Talawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Minggu (4/10/2026).
Sebanyak 1.500 paket bantuan pangan disalurkan, ditambah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebesar Rp250 ribu kepada keluarga penerima manfaat, serta 4.400 liter air bersih. Warga juga mendapatkan masker dan vitamin sebagai dukungan menghadapi dampak kabut asap.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Akhmad Husain, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari perlindungan sosial bagi masyarakat yang menghadapi situasi sulit akibat karhutla.
“Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan dasar masyarakat harus tetap dijaga. Bantuan pangan, bantuan tunai dan dukungan lainnya diharapkan dapat membantu keluarga melewati kondisi yang sedang mereka hadapi,” kata Akhmad Husain.
Menurutnya, bantuan sosial memiliki arti penting ketika masyarakat mengalami tekanan akibat kondisi lingkungan dan terganggunya aktivitas sehari-hari. Namun, penyaluran bantuan tidak cukup hanya berbicara mengenai jumlah paket yang diberikan.
Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Ketepatan sasaran menjadi perhatian kita. Karena itu, data penerima harus terus diverifikasi dan divalidasi agar masyarakat yang memang memenuhi kriteria tidak terlewat,” ujarnya.
Di Talawang, BLT KHBS sebesar Rp250 ribu disalurkan kepada ratusan keluarga penerima manfaat. Sementara bantuan pangan diarahkan kepada masyarakat terdampak, termasuk warga yang belum tercatat sebagai penerima KHBS.
Akhmad mengatakan adanya dua skema tersebut menunjukkan bahwa perlindungan sosial perlu menyesuaikan kondisi masyarakat. Tidak semua keluarga berada dalam kondisi dan kebutuhan yang sama, sehingga pendataan menjadi dasar penting dalam menentukan intervensi pemerintah.
“Bantuan pangan dan KHBS memiliki sasaran yang harus jelas. Bagi warga yang belum terdata tetapi merasa memenuhi kriteria, silakan menyampaikan melalui pemerintah desa atau kecamatan agar bisa diproses sesuai mekanisme,” jelasnya.
Selain kebutuhan pangan, penyediaan air bersih juga menjadi perhatian. Sebanyak 4.400 liter air bersih disalurkan kepada masyarakat Talawang, sementara masker dan vitamin diberikan untuk membantu warga menjaga kesehatan selama kualitas udara terdampak karhutla.
Bagi Dinsos Kalteng, situasi tersebut memperlihatkan bahwa dampak karhutla memiliki dimensi sosial yang luas. Ketika masyarakat kesulitan menjalankan aktivitas secara normal, pemerintah perlu memastikan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial tetap berjalan.
Akhmad juga menilai bantuan sosial tidak boleh berhenti sebagai solusi jangka pendek. Setelah kebutuhan mendesak terpenuhi, masyarakat perlu mendapatkan ruang untuk memperkuat kemampuan ekonominya agar tidak terus bergantung pada bantuan.
“Bantuan sosial membantu masyarakat melewati masa sulit. Berikutnya yang kita dorong adalah bagaimana keluarga penerima bisa semakin mandiri dan memiliki sumber penghasilan yang lebih kuat,” katanya.
Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan Pemprov Kalteng yang tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi warga.
Akhmad menambahkan, pemerintah juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan persoalan di lapangan. Keluhan mengenai pangan, air bersih, kesehatan maupun kebutuhan sosial lainnya dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk menentukan langkah berikutnya.
“Pemerintah tidak mungkin mengetahui semua persoalan kalau masyarakat tidak menyampaikannya. Karena itu, ruang komunikasi harus terus dibuka,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan karhutla harus berjalan bersama dengan upaya melindungi masyarakat yang terdampak.
“Yang kita pastikan adalah masyarakat jangan sampai menghadapi dampak karhutla sendirian. Pemerintah hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memastikan perlindungan sosial tetap berjalan,” pungkas Akhmad Husain.
Kehadiran bantuan di Talawang menjadi salah satu bentuk respons pemerintah terhadap dampak sosial karhutla. Di sisi lain, pembaruan data, verifikasi penerima dan pemberdayaan ekonomi menjadi pekerjaan lanjutan agar perlindungan masyarakat tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat membantu keluarga kembali lebih kuat dan mandiri.
