PALANGKA RAYA – Wacana pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mendapat perhatian dari Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering.
Freddy menilai sistem pembayaran gaji ASN melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalteng, selama ini telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Menurutnya, pembayaran gaji ASN melalui Bank Kalteng tidak hanya berkaitan dengan layanan perbankan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Bank Kalteng merupakan bank milik pemerintah daerah melalui kepemilikan saham pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.
“Peran Bank Kalteng untuk pembayaran gaji ASN sudah sangat baik. Selama ini sistemnya sudah terbangun dengan baik dan nyaris tanpa keluhan,” ujar Freddy.
Ia mengatakan, apabila pembayaran gaji ASN dialihkan ke bank-bank Himbara atau bank nasional, kebijakan tersebut dikhawatirkan dapat memberikan dampak terhadap likuiditas bank-bank BPD.
Freddy juga menilai keberadaan dana pembayaran gaji ASN di BPD memiliki efek terhadap aktivitas ekonomi daerah, termasuk penyaluran kredit kepada masyarakat dan sektor usaha.
“Selain akan melemahkan likuiditas bank-bank BPD, juga berpotensi meningkatkan kredit macet, melemahkan perekonomian dan fiskal daerah serta mengabaikan prinsip otonomi daerah,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan dan perkembangan BPD karena kepemilikan saham pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui pembagian dividen.
Menurut Freddy, jaringan Bank Kalteng yang telah menjangkau sejumlah wilayah hingga desa juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam mempertahankan sistem pembayaran gaji ASN melalui bank milik daerah.
“Bank BPD yang nota bene kepemilikan saham oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat riil dan signifikan kontribusinya untuk pendapatan asli daerah, yaitu melalui dividen dan lain-lain,” ujarnya.
Karena itu, Freddy berharap wacana pengalihan sistem pembayaran gaji ASN tersebut tidak sampai diterapkan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap bank pembangunan daerah dan perekonomian masing-masing wilayah.
“Semoga isu dan wacana payroll itu tidak menjadi kenyataan,” pungkasnya.(Red)
