PALANGKA RAYA – Ancaman serangan siber terhadap sistem pemerintahan semakin menjadi perhatian di tengah pesatnya perkembangan layanan digital. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu mengembangkan teknologi, tetapi juga memastikan keamanan data dan sistem elektronik yang digunakan dalam pelayanan publik.
Menyikapi hal tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah memfasilitasi Asistensi Pembentukan dan Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) bagi pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.
Kegiatan yang berlangsung pada 9–10 November 2026 tersebut dipusatkan di Ruang GSP Lantai 2 Kantor Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Senin (9/11/2026), dengan pelaksanaan secara daring dan luring. Asistensi ini menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Adiah Chandra Sari, mengatakan pembentukan TTIS/CSIRT menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat ketahanan siber pemerintah daerah, terutama seiring penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurutnya, penanganan insiden siber membutuhkan kesiapan yang terstruktur dan koordinasi antarpihak. Hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber.
Ia menegaskan, keberadaan tim tanggap insiden siber tidak boleh hanya berhenti pada pembentukan organisasi dan pemenuhan administrasi. Tim tersebut harus memiliki kemampuan nyata dalam melindungi data, sistem elektronik, serta infrastruktur informasi milik pemerintah daerah.
Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, menyoroti pentingnya kesiapan operasional dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang tergabung dalam tim CSIRT.
Dalam paparannya, Danang menyebut berdasarkan data nasional terdapat sekitar 350 ribu serangan siber yang terjadi di Indonesia dan mencakup berbagai sektor.
Ia mengibaratkan TTIS/CSIRT sebagai satuan pengamanan di ruang digital yang harus mampu merespons ancaman secara cepat, termasuk melakukan penanganan dan pemulihan sistem ketika terjadi insiden keamanan siber.
Hal lain yang menjadi perhatian BSSN adalah cakupan pengamanan tim CSIRT yang harus meliputi seluruh aset teknologi informasi dan komunikasi milik pemerintah daerah. Artinya, perlindungan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo, tetapi juga mencakup perangkat daerah dan fasilitas pelayanan publik lainnya.
Bahkan, rumah sakit umum daerah (RSUD) turut menjadi bagian penting dalam cakupan pengamanan tersebut karena mengelola data pelayanan publik yang bersifat vital.
BSSN juga mendorong pemerintah daerah menerapkan prinsip security by design dalam setiap pengembangan aplikasi dan sistem elektronik. Prinsip ini menempatkan aspek keamanan sebagai bagian dari proses perencanaan sejak awal, bukan sekadar tambahan setelah sistem selesai dibangun.
Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta lebih responsif menindaklanjuti setiap notifikasi peringatan dini (notification alert) dari BSSN guna mengantisipasi potensi ancaman maupun insiden siber.
Melalui asistensi ini, pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat mempercepat pembentukan serta registrasi resmi TTIS/CSIRT, sekaligus meningkatkan kesiapan personel dan koordinasi dalam menghadapi berbagai risiko keamanan digital.
Penguatan keamanan siber tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan transformasi digital pemerintahan di Kalimantan Tengah berjalan dengan aman. Sebab, semakin banyak layanan publik bergantung pada sistem elektronik, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga data dan infrastruktur digital dari berbagai ancaman.(Red)
