PALANGKA RAYA – Ancaman musim kering ekstrem akibat fenomena El Niño mulai direspons serius. Pemerintah pusat hingga daerah kini bergerak lebih awal, tak ingin kecolongan seperti tahun-tahun sebelumnya saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sulit dikendalikan.
Langkah itu terlihat dalam rapat koordinasi nasional melalui video conference yang diikuti lintas kementerian, lembaga, hingga aparat penegak hukum. Dari Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Joni Harta turut bergabung dari Mapolda setempat, Selasa (14/4/2026).
Forum ini bukan sekadar rutinitas koordinasi. Ada satu benang merah yang mengemuka: semua pihak diminta bergerak cepat sebelum titik api benar-benar muncul. Mengingat, El Niño kerap menjadi pemicu meningkatnya karhutla, terutama di wilayah rawan seperti Kalimantan.
Sejumlah instansi seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, BNPB, hingga BMKG menegaskan pentingnya berbagi data dan menyatukan langkah. Tanpa itu, upaya penanganan dinilai akan kembali berjalan parsial dan terlambat.
Joni Harta menekankan bahwa kesiapsiagaan tidak bisa ditawar. Menurutnya, pola lama yang reaktif harus ditinggalkan dan diganti dengan langkah antisipatif berbasis koordinasi kuat.
“Kalau menunggu kejadian, kita selalu terlambat. Kuncinya ada di kesiapan sejak awal dan kerja bersama,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran daerah dalam menerjemahkan kebijakan pusat menjadi aksi nyata di lapangan. Mulai dari patroli, pemetaan wilayah rawan, hingga edukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Dengan sinergi yang mulai diperkuat sejak dini, pemerintah berharap potensi dampak El Niño tahun ini tidak berkembang menjadi bencana besar. Setidaknya, skenario terburuk bisa ditekan sebelum asap kembali menyelimuti langit Kalimantan Tengah.(Red)
