PALANGKARAYA – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Kalimantan Tengah melayangkan kritik tajam terhadap pemerintah pusat dan para wakil rakyat di Senayan terkait kondisi infrastruktur jalan nasional di Kalimantan Tengah yang kian memprihatinkan.
Ketua umum SEMMI KALTENG Afan Safrian, menegaskan bahwa Kalimantan Tengah saat ini berada dalam posisi yang sangat tragis. Di satu sisi, provinsi ini merupakan pilar ekonomi nasional yang menyumbang pendapatan masif bagi negara melalui sektor perkebunan kelapa sawit. Namun, di sisi lain, Kalteng justru menyandang predikat sebagai daerah dengan kondisi jalan nasional terburuk di Indonesia.
“Ini adalah paradoks yang kejam. Daerah yang menjadi ‘mesin uang’ bagi negara justru dibiarkan terisolasi dengan akses jalan yang hancur lebur. Kami memandang ini bukan sekadar masalah teknis pemeliharaan, melainkan bukti nyata bahwa negara telah melakukan eksploitasi tanpa timbal balik yang setimpal,” ujar Afan Safrian dalam keterangan tertulisnya.
Pihaknya menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kalimantan Tengah dengan dalih efisiensi. Bagi SEMMI, langkah tersebut adalah tindakan diskriminatif yang semakin memperburuk aksesibilitas dan perekonomian masyarakat di lapangan.
“Kami memandang fenomena ini bukan sekadar urusan anggaran, melainkan bentuk pengabaian sistemik terhadap martabat rakyat Kalimantan Tengah,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, SEMMI juga menyoroti absennya keberpihakan dari perwakilan rakyat asal Kalimantan Tengah yang duduk di kursi DPR RI Senayan.
Menurut mereka, diplomasi politik para wakil rakyat tersebut dinilai tumpul dan tidak mampu mengawal hak-hak konstituen.
“DPR RI Dapil Kalteng seharusnya menjadi penyambung lidah dan garda terdepan dalam mengawal hak pembangunan daerah. Namun faktanya, saat jalanan kita rusak parah dan anggaran daerah dipangkas, suara mereka seolah hilang ditelan kenyamanan jabatan,” tegas Afan.
SEMMI Kalteng menuntut agar para wakil rakyat segera mengambil langkah konkret untuk memastikan hasil bumi Kalimantan Tengah dapat kembali ke daerah dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang layak dan berkeadilan. Mereka menegaskan bahwa pembiaran ini tidak boleh terus berlanjut.
“Kami mendesak agar ada keberpihakan nyata. Jangan jadikan Kalteng hanya sebagai tempat mengambil hasil bumi, sementara masyarakatnya dibiarkan terjebak dalam keterisolasian akibat infrastruktur yang hancur,” tutupnya.(Red)
