Palangka Raya – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Maryani Sabran, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan, di wilayah pelosok. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
Maryani menyampaikan, masih terdapat sejumlah wilayah yang menghadapi keterbatasan akses akibat minimnya infrastruktur. Kondisi tersebut, kata dia, berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, termasuk anak-anak yang harus menempuh perjalanan dengan kondisi yang tidak memadai untuk menuju sekolah.
“Lebih baik kita memprioritaskan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan utama di Kalimantan Tengah. Contohnya pembangunan jembatan untuk akses anak-anak ke sekolah. Masih ada anak-anak yang bahkan tidak memakai sepatu dan harus menyeberang sungai karena tidak ada jembatan,” ujarnya, belum lama ini.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai pembangunan infrastruktur dasar perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, ketersediaan jalan dan jembatan tidak hanya mempermudah akses pendidikan, tetapi juga mendukung pelayanan kesehatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan pedesaan.
Ia juga mengingatkan agar alokasi anggaran daerah diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah.
“Kalau saya pemegang kebijakan, jangankan jembatan, jalan pun pasti akan saya bangun. Kita harus bekerja dengan hati. Saat merancang anggaran, pikirkanlah dengan matang apa yang benar-benar menjadi prioritas di Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Maryani menjelaskan, pandangan tersebut didasarkan pada hasil kunjungan kerjanya ke sejumlah desa di Kalimantan Tengah. Dari hasil peninjauan lapangan, ia mengaku masih menemukan berbagai kebutuhan infrastruktur yang belum terpenuhi dan memerlukan perhatian pemerintah.
“Saat kami berkunjung ke desa-desa, di situlah kami melihat langsung kondisi masyarakat yang sebenarnya. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan fakta di lapangan, bukan tanpa dasar. Saya sering turun langsung ke pelosok-pelosok desa di Kalimantan Tengah,” katanya.
Ia berharap aspirasi masyarakat di wilayah pedesaan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan pemerintah dapat difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan akses layanan dasar sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Kalimantan Tengah.(red)
