PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mempercepat implementasi Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan. Hingga pertengahan Juli 2026, empat Sekolah Rakyat dipersiapkan di Kalimantan Tengah, dengan dua di antaranya telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, mengatakan dua Sekolah Rakyat yang telah memulai kegiatan MPLS berada di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. Sementara itu, dua sekolah lainnya di Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kotawaringin Timur dijadwalkan segera beroperasi.
Menurut Reza, keberhasilan pelaksanaan program tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Ia menyebut arahan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran agar seluruh perangkat daerah memberikan dukungan terhadap program strategis pemerintah pusat, khususnya di sektor pendidikan.
“Pak Gubernur terus menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemerintah daerah agar setiap program Presiden dapat berjalan optimal di Kalimantan Tengah. Dinas Pendidikan siap mendukung penuh pelaksanaan Program Sekolah Rakyat,” ujar Reza saat meninjau Sekolah Rakyat di Jalan Tjilik Riwut Km 39 Palangka Raya, Selasa (14/7/2026).
Selain empat Sekolah Rakyat yang sedang dipersiapkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat yang akan dikelola langsung oleh pemerintah provinsi. Usulan tersebut telah dibahas Gubernur H. Agustiar Sabran bersama Menteri Sosial dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah.
Reza menjelaskan, Sekolah Rakyat tingkat provinsi dirancang memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan sekolah yang dikelola pemerintah kabupaten dan kota. Jika Sekolah Rakyat di daerah diproyeksikan menampung sekitar 1.080 peserta didik, maka sekolah tingkat provinsi diperkirakan mampu menampung hingga sekitar 3.000 siswa.
Ia menegaskan seluruh pembiayaan pendidikan di Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program pemerintah pusat sehingga tidak membebani peserta didik maupun orang tua.
Meski demikian, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi belum dapat diumumkan karena masih menunggu hasil studi kelayakan. Kajian tersebut mencakup kondisi lahan, struktur tanah, hingga aspek keamanan bangunan agar sekolah yang dibangun memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan.
Menurut Reza, proses tersebut menjadi tahapan penting sebelum pembangunan dimulai sehingga fasilitas pendidikan yang dihadirkan benar-benar layak digunakan dalam jangka panjang dan mampu memberikan lingkungan belajar yang aman bagi peserta didik di Kalimantan Tengah.(red)
