JAKARTA – Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Kalimantan Tengah, Syahfiri, S.E., mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menghadiri National Forest Carbon Market Workshop: Enabling JREDD+ Transaction Through Legal and Policy Framework yang digelar di Mangkuluhur Artotel Suites, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Syahfiri didampingi Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Kerja Sama BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah, Drs. Yoyo, M.Si. Workshop diikuti oleh perwakilan kementerian, pemerintah daerah, mitra pembangunan, lembaga internasional, akademisi, serta para pemangku kepentingan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan dan perubahan iklim.
Forum tersebut membahas penguatan kerangka hukum dan kebijakan sebagai landasan pelaksanaan transaksi Jurisdictional Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (JREDD+), sekaligus mendorong pengembangan pasar karbon hutan yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.
Bagi Kalimantan Tengah yang memiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang luas, pembahasan mengenai mekanisme pasar karbon menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan rendah karbon sekaligus membuka peluang pembiayaan pembangunan berbasis pelestarian lingkungan.
Dalam kesempatan itu, Syahfiri menegaskan bahwa penguatan regulasi dan tata kelola menjadi faktor utama agar implementasi perdagangan karbon dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus masyarakat.
“Kalimantan Tengah memiliki potensi besar dalam mendukung pengurangan emisi melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Karena itu, diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang kuat agar implementasi JREDD+ berjalan secara akuntabel, memberikan kepastian bagi para pihak, serta menghadirkan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat,” ujar Syahfiri.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkomitmen mendukung agenda pembangunan rendah karbon melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, mitra pembangunan, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Pengembangan pasar karbon tidak hanya berbicara mengenai nilai ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga kelestarian hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional. Sinergi seluruh pihak menjadi kunci keberhasilannya,” katanya.
Syahfiri berharap hasil workshop tersebut dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan dan penguatan implementasi program pengelolaan hutan berkelanjutan di daerah, sehingga Kalimantan Tengah dapat semakin berperan dalam mendukung agenda pembangunan hijau dan aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat nasional maupun global.
