SAMPIT — Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat (KPPM) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti sejumlah agenda yang dinilai perlu menjadi perhatian Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim setelah ditetapkan sebagai pejabat definitif.
Wakil Ketua Umum KPPM, Habib, mengatakan sejumlah sektor seperti pengembangan UMKM, koperasi, perdagangan dan perindustrian memiliki berbagai agenda yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Menurutnya, status definitif Kepala DKUKMPP dapat menjadi momentum untuk memperjelas arah program serta target kerja dinas ke depan.
“Dengan telah definitifnya pimpinan DKUKMPP, tentu masyarakat menaruh harapan terhadap program-program yang berkaitan dengan UMKM, koperasi, perdagangan dan perindustrian. Kami ingin melihat bagaimana program tersebut berjalan dan apa target yang akan dicapai,” ujar Habib.
Ia menyebut sejumlah hal yang menjadi perhatian KPPM, di antaranya peningkatan kualitas dan pemasaran produk UMKM, legalitas pelaku usaha, penguatan koperasi, pengelolaan Swalayan UMKM, perlindungan pedagang pasar, pengawasan perdagangan serta pengembangan produk lokal Kotim.
Habib mengatakan, salah satu hal yang menurutnya penting adalah adanya indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan program secara terukur.
“Misalnya berapa UMKM yang ditargetkan berkembang, bagaimana peningkatan akses pasar, legalitas usaha, akses pembiayaan, hingga keberlanjutan usaha setelah mendapatkan pembinaan,” katanya.
Ia juga menyoroti program pelatihan dan pembinaan UMKM. Menurutnya, evaluasi program tidak hanya dapat dilihat dari jumlah kegiatan maupun peserta, tetapi juga perkembangan usaha setelah mengikuti program.
“Yang perlu dilihat juga adalah perkembangan setelah pelatihan. Apakah ada peningkatan omzet, perluasan pasar atau perkembangan lainnya. Itu bisa menjadi bagian dari evaluasi program,” ujarnya.
Selain UMKM, KPPM turut menyoroti keberadaan Swalayan UMKM Kotim. Habib berharap fasilitas tersebut dapat terus dievaluasi dari sisi pengelolaan, pemasaran, jumlah kunjungan serta perkembangan penjualan produk yang dipasarkan.
“Kami berharap pengelolaan Swalayan UMKM dapat terus dievaluasi, termasuk strategi pemasaran, kunjungan dan perkembangan omzet. Dengan begitu, kontribusinya terhadap pelaku UMKM maupun daerah dapat terlihat,” ungkapnya.
Di sektor koperasi, KPPM mendorong adanya pemetaan kondisi koperasi di Kotim, termasuk koperasi yang masih aktif, tidak aktif maupun yang membutuhkan pendampingan.
“Kondisi masing-masing koperasi tentu berbeda. Karena itu, pemetaan dan pendampingan menjadi penting agar program pembinaan bisa disesuaikan dengan kebutuhan,” lanjut Habib.
Sementara pada sektor perdagangan, KPPM juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap distribusi dan harga kebutuhan pokok, khususnya ketika terjadi perubahan harga di tingkat masyarakat.
Menurut Habib, pengawasan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran distribusi sekaligus memberikan informasi mengenai perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah.
Habib menegaskan, perhatian yang disampaikan KPPM merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Kami tidak sedang mencari-cari kesalahan. Kami ingin melihat bagaimana program yang menjadi tanggung jawab DKUKMPP dapat berjalan dan memberikan manfaat. Kalau ada capaian, tentu bisa diapresiasi. Kalau ada hal yang perlu diperbaiki, kami akan menyampaikannya berdasarkan data,” tegasnya.
KPPM juga mendorong DKUKMPP Kotim menyampaikan target kerja yang dapat menjadi acuan evaluasi dalam periode awal kepemimpinan definitif, termasuk program di bidang UMKM, koperasi, perdagangan dan perindustrian.
Habib mengatakan, penyampaian target tersebut juga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai arah kebijakan dan program yang akan dijalankan DKUKMPP ke depan.
“Yang penting ada target dan indikator yang jelas sehingga masyarakat dapat melihat perkembangannya dari waktu ke waktu,” pungkasnya.(Red)
