PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi faktor penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah. Hal itu dinilai perlu mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan jalan yang membutuhkan anggaran besar.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, mengatakan pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Tengah memerlukan dukungan pendanaan yang lebih kuat dari pemerintah pusat. Menurutnya, biaya pembangunan jalan terus meningkat, sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata.
“Jadi memang tidak mudah kalau hanya mengandalkan anggaran yang terbatas. Karena itu kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih melalui APBN agar pembangunan jalan di Kalteng bisa berjalan lebih maksimal,” kata Lohing, Kamis (9/7/2026).
Ia menjelaskan, saat ini pembangunan satu kilometer jalan membutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar, bahkan dapat lebih besar bergantung pada kondisi geografis serta tingkat kesulitan pekerjaan di lapangan. Besarnya kebutuhan biaya tersebut membuat pemerintah daerah harus menyusun skala prioritas dalam pengalokasian anggaran.
Menurut Lohing, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan dana untuk pemeliharaan rutin, seperti menutup lubang jalan dan memperbaiki kerusakan ringan agar akses transportasi masyarakat tetap dapat berfungsi.
Lebih lanjut, ia menyebut Kalimantan Tengah memiliki wilayah yang sangat luas dengan jaringan jalan yang menghubungkan banyak kabupaten dan kota. Kondisi geografis tersebut menyebabkan kebutuhan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan jauh lebih besar dibandingkan daerah dengan cakupan wilayah yang lebih kecil.
“Kami memahami kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, dukungan APBN menjadi sangat penting karena Kalteng memiliki wilayah yang luas dan kebutuhan infrastrukturnya juga besar. Tanpa dukungan pemerintah pusat, percepatan pembangunan jalan akan sulit diwujudkan,” ujarnya.
Lohing berharap sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus diperkuat agar pembangunan ruas-ruas jalan prioritas dapat dilakukan secara bertahap, sehingga mampu meningkatkan konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, kolaborasi pendanaan antara APBN dan APBD menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
