PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyebut keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan utama dalam percepatan perbaikan ruas Jalan HM Arsyad yang menghubungkan Kota Sampit dengan Samuda, Kabupaten Kotawaringin Timur. Meski demikian, pemerintah provinsi memastikan penanganan jalan tersebut tetap menjadi bagian dari program pembangunan infrastruktur secara bertahap.
Ruas Jalan HM Arsyad yang juga menjadi jalur penghubung menuju Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, kembali menjadi perhatian masyarakat akibat kerusakan di sejumlah titik. Kondisi jalan yang berlubang, permukaan aspal mengelupas, serta tingginya intensitas kendaraan bertonase besar dinilai meningkatkan risiko kecelakaan, khususnya bagi pengendara sepeda motor.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki komitmen untuk memperbaiki ruas jalan tersebut. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang saat ini mengalami keterbatasan.
“Pemerintah provinsi pasti memprogramkan perbaikan karena itu menjadi tanggung jawabnya. Hanya saja yang menjadi kendala saat ini adalah masalah pendanaan,” kata Arton saat kunjungan kerja di Kabupaten Kotawaringin Timur, Rabu (19/5/2026).
Menurut Arton, kerusakan jalan terlihat di sejumlah titik, mulai dari wilayah Desa Bagendang hingga kawasan Samuda. Kendati demikian, pemerintah tetap berupaya melakukan penanganan secara bertahap dengan mengutamakan ruas jalan yang dinilai paling mendesak untuk diperbaiki.
Ia berharap perbaikan Jalan HM Arsyad dapat direalisasikan pada tahun-tahun mendatang sehingga mampu meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat maupun distribusi barang di kawasan tersebut.
Arton juga menilai kondisi jalan saat ini masih lebih baik dibandingkan ketika ruas tersebut masih berupa jalan tanah. Namun, peningkatan kualitas infrastruktur tetap diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung aktivitas perekonomian daerah.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Kondisi tersebut berdampak pada alokasi anggaran pembangunan, termasuk sektor infrastruktur.
“Pada tahun 2026 ini APBD kita turun dari Rp10 triliun menjadi sekitar Rp5,4 triliun,” ungkapnya.
Dari total APBD tersebut, lanjut Arton, hanya sekitar Rp1,5 triliun yang dapat dialokasikan untuk belanja langsung pembangunan fisik. Sementara itu, pemerintah provinsi harus menangani ribuan kilometer ruas jalan yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota di Kalimantan Tengah.
Karena itu, DPRD Kalteng berharap dukungan pendanaan dari pemerintah pusat serta pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dapat mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Tengah. Dengan demikian, perbaikan ruas-ruas prioritas, termasuk Jalan HM Arsyad Sampit–Samuda, dapat direalisasikan secara bertahap demi meningkatkan konektivitas, keselamatan pengguna jalan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
