PALANGKA RAYA – Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) berencana menggelar rapat kerja setelah Hari Raya Iduladha untuk membahas upaya menjaga stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sekaligus mencari solusi atas berbagai keluhan yang disampaikan petani di sejumlah daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, mengatakan pembahasan tersebut penting mengingat penurunan harga TBS saat ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya biaya produksi, seperti harga pupuk dan kebutuhan operasional lainnya. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak berdampak terhadap kesejahteraan petani.
Menurut Sutik, Komisi II DPRD Kalteng akan mengundang pihak-pihak terkait dalam rapat tersebut untuk membahas langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menjaga stabilitas harga sawit sekaligus melindungi kepentingan petani.
“Mudah-mudahan nanti habis Lebaran kami rapat lagi di komisi supaya ada solusi terbaik dan petani tetap tenang,” kata Sutik, Selasa (26/5/2026).
Selain membahas sektor perkebunan, Sutik menyampaikan pemerintah pusat juga berencana menerapkan kebijakan ekspor satu pintu pada sektor pertambangan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap ekspor komoditas sumber daya alam.
Ia menilai kebijakan tersebut perlu dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha sebagai langkah penataan tata niaga yang lebih baik dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ekspor.
“Bahkan saya walaupun pengusaha tambang, sekarang tambang tidak boleh keluar saya juga mengikuti. Nanti harus lewat BUMN. Menurut saya itu bagus untuk penataan ke depan,” ujarnya.
Sutik menambahkan, DPRD Kalteng akan terus memantau perkembangan harga TBS sawit di lapangan untuk memastikan kondisi yang terjadi tidak semakin membebani petani. Menurutnya, masukan dari petani, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan instansi terkait akan menjadi bahan dalam merumuskan langkah-langkah yang dapat ditempuh sesuai kewenangan yang dimiliki.
Melalui rapat yang direncanakan tersebut, Komisi II DPRD Kalteng berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif guna menjaga stabilitas harga sawit, memperkuat tata niaga komoditas perkebunan, serta mendukung keberlangsungan usaha petani di Kalimantan Tengah.
