Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Juli 2026 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (4/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi pelaksanaan program dan realisasi anggaran sekaligus merumuskan langkah-langkah percepatan pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, mengatakan pengelolaan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan akuntabel merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, ia berharap rapat koordinasi TEPRA tidak hanya menjadi agenda evaluasi rutin, tetapi juga menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai kendala pelaksanaan program.
Menurut Edy, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mendorong pembangunan yang merata hingga ke wilayah pedalaman. Komitmen tersebut, kata dia, sejalan dengan visi pembangunan daerah untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak serta seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dengan semangat kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan akuntabel menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Karena itu, Rakor TEPRA diharapkan tidak hanya menjadi agenda evaluasi, tetapi juga forum yang berorientasi pada solusi dan menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program,” ujar Edy.
Dalam kesempatan itu, Edy juga memberikan apresiasi kepada tiga perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta tiga pemerintah kabupaten yang mencatat capaian penyerapan anggaran terbaik. Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dengan tetap mengedepankan kualitas pelaksanaan kegiatan.
Meski demikian, berdasarkan hasil evaluasi hingga akhir Juli 2026, realisasi keuangan maupun fisik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dinilai masih perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, seluruh perangkat daerah diminta mempercepat pelaksanaan program pada triwulan berikutnya tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan.
“Efiensi harus kita jawab dengan inovasi dan peningkatan kinerja. Percepatan serapan anggaran harus berjalan seiring dengan pelaksanaan program yang berkualitas, tepat sasaran, sesuai ketentuan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain mempercepat realisasi anggaran, Edy juga meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota menyelaraskan program pembangunan dengan Asta Cita Presiden serta Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk produk Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
Menutup arahannya, Edy menegaskan bahwa setiap anggaran yang dikelola harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas pembangunan di Kalimantan Tengah.
“Rakor TEPRA ini diharapkan bukan sekadar rutinitas, melainkan menjadi sarana untuk memantapkan pelaksanaan program dan meningkatkan kualitas pembangunan. Setiap anggaran yang dikelola harus benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah.
