PALANGKA RAYA — Di tengah karhutla dan kabut asap yang kian meluas di Kalimantan Tengah, sorotan kini mengarah pada anggaran penanganan bencana.
Anggota DPRD Kalteng, Asdy Narang, meminta pemerintah daerah membuka secara terang realisasi anggaran penanganan karhutla yang disebut telah disiapkan sekitar Rp70 miliar.
Menurut Asdy, persoalannya bukan hanya berapa besar anggaran yang telah dianggarkan, tetapi juga sejauh mana uang tersebut sudah bergerak ke lapangan.
“Dengan keadaan di Kalteng yang semakin parah kebakaran hutannya, pemerintah daerah juga harus memberikan transparansi soal anggaran, apakah sudah turun atau tidak,” tegas Asdy, Minggu (30/8/2026).
Ia menilai masyarakat perlu mengetahui apakah anggaran tersebut sudah dicairkan, berapa yang telah digunakan, serta untuk kebutuhan apa saja. Terlebih, kondisi karhutla saat ini terus membutuhkan dukungan operasional di lapangan.
Sorotan Asdy juga menyentuh mereka yang setiap hari berhadapan langsung dengan api.
Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menjadi salah satu kelompok yang berada di garis depan saat kebakaran terjadi. Mereka bekerja di tengah panas, asap, dan kondisi yang penuh risiko.
“Kita dengar juga bahwa ada yang meninggal dan ada yang sakit dari petugas-petugas Damkar. Nah, itu juga pemerintah daerah atau pemerintah provinsi harus menindaklanjuti,” ujarnya.
Bagi Asdy, keselamatan petugas tidak bisa dipisahkan dari pembahasan penanganan karhutla. Ketika api meluas, beban yang berada di pundak petugas di lapangan ikut bertambah.
“Mereka yang di depan. Nah, ini harus kita perhatikan. Pemerintah daerah harus cepat menangani ini,” katanya.
Di sisi lain, Asdy melihat persoalan anggaran bisa menjadi tantangan jika karhutla terus meluas dan berlangsung lebih lama. Kapasitas keuangan daerah, menurutnya, perlu diperkuat dengan memastikan dukungan dari pemerintah pusat benar-benar terealisasi.
Ia kembali meminta pemerintah membuka data mengenai realisasi anggaran sekitar Rp70 miliar tersebut kepada publik.
Bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, tetapi kejelasan mengenai apakah dana itu sudah turun, berapa yang telah digunakan, dan bagaimana penggunaannya dalam penanganan karhutla.
“Anggaran ini harus transparan, biar masyarakat semua tahu benar atau tidak Rp70 miliar ini, atau kurang lebih segitu, sudah turun atau tidak, atau kurang. Biar masyarakat tahu,” pungkasnya.(red)
