Palangka Raya – Pemerintah memastikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 tetap berada dalam jalur yang sehat dan terkendali, meski dihadapkan pada dinamika global dan fluktuasi harga komoditas. Hal ini disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Januari 2026.
Hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.756,3 triliun atau 91,5 persen dari outlook. Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari outlook. Dengan capaian tersebut, defisit APBN tetap terkendali di angka Rp695 triliun atau setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah menegaskan, belanja negara diarahkan secara responsif dan antisipatif untuk mendukung program prioritas, menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi masyarakat dari berbagai risiko, termasuk tekanan ekonomi global dan dampak bencana. APBN juga berperan sebagai instrumen kebijakan yang adaptif dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal.
“Pemerintah berkomitmen menjaga ekonomi tetap tumbuh berkesinambungan tanpa membahayakan APBN. Defisit 2025 di level 2,92 persen digunakan untuk mendukung stimulus yang diperlukan agar masyarakat dapat menikmati ekspansi ekonomi,” ujar Menteri Keuangan.
Kinerja APBN Kalimantan Tengah Solid
Di tingkat regional, kinerja APBN Kalimantan Tengah menunjukkan capaian yang positif. Hingga akhir 2025, pendapatan dan hibah APBN di Kalimantan Tengah mencapai Rp9.838,64 miliar atau 112,32 persen dari target, tumbuh 5,03 persen secara tahunan. Kenaikan ini terutama ditopang oleh pertumbuhan penerimaan Pajak Dalam Negeri, khususnya PPh Non Migas dan pajak lainnya.
Penerimaan dari Pajak Perdagangan Internasional juga melonjak signifikan, terutama dari Bea Keluar yang mencapai 671,56 persen dari target. Kinerja tersebut didorong oleh tingginya harga referensi minyak kelapa sawit (CPO) sepanjang 2025, dengan komoditas CPO dan turunannya menyumbang lebih dari 92 persen penerimaan Bea Keluar.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat mencapai 162,70 persen dari target, meski secara tahunan mengalami kontraksi akibat penurunan realisasi PNBP lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).
Belanja Negara Dorong Manfaat Langsung ke Masyarakat
Dari sisi belanja, realisasi APBN Kalimantan Tengah mencapai Rp32.572,55 miliar atau 94,70 persen dari pagu. Belanja Kementerian/Lembaga mengalami pertumbuhan signifikan, terutama pada belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial.
Belanja tersebut secara langsung dirasakan masyarakat, di antaranya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan ribuan tenaga kerja dan ratusan pemasok lokal, belanja pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur strategis seperti optimalisasi lahan dan cetak sawah.
Selain itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp24.107,33 miliar, meskipun mengalami sedikit kontraksi akibat kebijakan efisiensi dan pemblokiran anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Meski demikian, sebagian besar TKD tetap diarahkan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
APBD Kalteng Surplus
Kinerja APBD konsolidasian Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah hingga akhir 2025 juga mencatat surplus. Pendapatan daerah terealisasi Rp26.867,53 miliar atau 80,48 persen dari target, tumbuh 8,52 persen secara tahunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan lonjakan signifikan, terutama dari pajak dan retribusi daerah.
Di sisi belanja, realisasi masih relatif rendah akibat kebijakan efisiensi, sehingga APBD Kalimantan Tengah mencatat surplus Rp4.292,03 miliar dan menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp6.745,78 miliar.
Pemerintah daerah didorong untuk mengelola kas secara lebih efektif dan produktif, baik melalui investasi maupun program strategis, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.(Red)
