PALANGKA RAYA – Pergantian musim dari kemarau ke penghujan membawa tantangan baru bagi Pemerintah Kota Palangka Raya. Setelah beberapa waktu terakhir disibukkan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kini pemerintah daerah mulai mengantisipasi potensi bencana banjir.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah menyesuaikan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), termasuk membuka opsi pengalihan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk penanganan karhutla.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari kesiapan pemerintah menghadapi kemungkinan bencana selama musim hujan. Pemerintah tidak ingin terlambat menyiapkan dukungan anggaran ketika banjir terjadi dan membutuhkan penanganan segera.
Menurut Fairid, anggaran BTT yang sebelumnya disiapkan untuk penanganan karhutla berpeluang dialihkan sesuai kebutuhan penanganan banjir. Namun, seluruh prosesnya tetap harus memperhatikan mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan, pembahasan mengenai penyesuaian anggaran ini bukan berarti Palangka Raya sedang berada dalam kondisi darurat banjir. Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar pemerintah memiliki kesiapan lebih awal.
Apabila pengalihan melalui mekanisme yang tersedia tidak memungkinkan, Pemko Palangka Raya juga menyiapkan alternatif dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Fairid turut menekankan pentingnya transparansi dalam setiap penggunaan anggaran. Menurutnya, dana yang digunakan untuk penanganan bencana harus dapat dipertanggungjawabkan dan diinformasikan kepada masyarakat.
Langkah ini menjadi perhatian penting mengingat Palangka Raya perlu mengantisipasi berbagai risiko yang muncul saat intensitas hujan meningkat. Kesiapan anggaran, koordinasi antarinstansi, serta respons cepat di lapangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat.
Dengan menyiapkan opsi pengalihan BTT maupun dukungan melalui APBD, Pemko Palangka Raya berupaya memastikan penanganan bencana tidak terkendala persoalan pembiayaan. Kini, tantangannya adalah memastikan setiap kebijakan antisipasi tersebut benar-benar siap dijalankan ketika masyarakat membutuhkan.
