PALANGKA RAYA – Suasana di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Selasa (1/9/2026) sore, berubah menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Melawan datang membawa sejumlah tuntutan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang masih menjadi perhatian publik.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memilih menemui langsung massa aksi. Tidak hanya menerima aspirasi, ia juga menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah, termasuk dukungan peralatan dari pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan karhutla di lapangan.
Di hadapan massa, Agustiar mengatakan persoalan karhutla tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah. Luas wilayah Kalimantan Tengah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat penanganannya membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Kalau persoalan ini diserahkan kepada kami, tentu banyak faktor yang harus kami hadapi. Karena itu, ayo kita sama-sama mendorong dan mengawal upaya penanganannya,” kata Agustiar.
Ia bahkan mengaku terbuka terhadap kritik yang disampaikan masyarakat.
“Saya justru menyukai kritik dan masukan seperti ini. Jangan dikira saya tidak suka, saya bangga,” ujarnya.
Agustiar juga menegaskan tidak akan mundur menghadapi persoalan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalteng.
“Saya harus maju. Saya tidak boleh menyerah. Ayo kita sama-sama bahu-membahu menjaga Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Dalam dialog tersebut, Agustiar membeberkan sejumlah dukungan peralatan yang telah tersedia untuk memperkuat operasi di lapangan. Di antaranya sekitar 100 mobil pemadam kebakaran, 10 unit ekskavator, 205 unit mesin pompa serta berbagai perlengkapan pendukung.
Menurutnya, persoalan saat ini bukan semata-mata soal ketersediaan peralatan maupun personel. Pemerintah juga harus memastikan seluruh sumber daya tersebut dapat bergerak efektif di lapangan, termasuk dukungan operasional dan distribusi logistik.
“Peralatan dan SDM sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita mendorong pelaksanaannya bersama-sama,” katanya.
Sementara itu, Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Melawan membawa enam tuntutan. Koordinator Lapangan Dida Paramida menyampaikan tuntutan tersebut secara langsung kepada pemerintah.
Enam tuntutan itu mencakup percepatan penanganan karhutla, perlindungan terhadap masyarakat adat dan peladang, pelaksanaan riset mitigasi bencana, perhatian terhadap fasilitas relawan, keterbukaan anggaran bencana, serta agenda pertemuan lanjutan antara pemerintah dan aliansi.
Persoalan kabut asap juga menjadi sorotan massa. Mereka menilai dampak karhutla tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Asap yang muncul justru menjadi ancaman lain bagi masyarakat, terutama karena kualitas udara dapat memburuk ketika kebakaran berlangsung di sejumlah titik.
“Permasalahan utama bukan hanya apinya, tetapi asap yang menjadi dampak bagi masyarakat. Karena itu penanganan harus dilakukan secepat mungkin,” ujar salah seorang perwakilan massa.
Pertemuan berlangsung terbuka dan kondusif. Kritik masyarakat disampaikan langsung, sementara pemerintah memaparkan kondisi penanganan dan sumber daya yang tersedia.
Bagi Agustiar, kritik tersebut tidak semestinya berhenti sebagai tuntutan di depan kantor pemerintahan. Ia meminta masyarakat ikut mengawal pelaksanaan penanganan karhutla di lapangan.
Dialog tersebut pun menjadi titik temu antara tuntutan publik dan langkah pemerintah. Enam aspirasi yang disampaikan aliansi menjadi pekerjaan lanjutan, sementara pemerintah dituntut memastikan berbagai fasilitas dan personel yang telah disiapkan benar-benar bekerja di lapangan.
Di tengah ancaman karhutla dan kabut asap, persoalan yang kini dihadapi Kalteng bukan hanya bagaimana memadamkan api, tetapi juga bagaimana memastikan penanganan berjalan cepat, transparan, dan melibatkan masyarakat.
