PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah memasuki fase yang membutuhkan perhatian tidak hanya pada pemadaman api, tetapi juga terhadap dampak asap yang dirasakan masyarakat.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Dapil Kalimantan Tengah, Andina Thresia Narang, mengapresiasi langkah Pemerintah Pusat dalam memperkuat penanganan karhutla di Kalteng. Namun, ia meminta upaya tersebut berjalan beriringan dengan perlindungan kesehatan masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya turun langsung memantau penanganan karhutla di Palangka Raya pada 22 Agustus 2026. Dukungan pemadaman kemudian diperkuat dengan penambahan helikopter dan personel. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalteng menetapkan Status Tanggap Darurat Karhutla Tahun 2026 pada 31 Agustus.
“Saya mengapresiasi perhatian Bapak Presiden dan Pemerintah Pusat yang sudah turun langsung dan memperkuat penanganan di Kalimantan Tengah. Sekarang yang perlu kita pastikan adalah pemadaman api dan perlindungan kesehatan masyarakat berjalan sama cepatnya,” kata Andina, Senin (31/8/2026).
Andina bersama timnya juga telah bergerak sejak 20 Agustus dengan menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak asap. Hingga 31 Agustus, bantuan yang disalurkan terdiri dari 20.000 masker, 200 kaleng oksigen portabel, 1.500 multivitamin, serta 12.000 vitamin C untuk anak.
Menurut Andina, kebutuhan perlindungan kesehatan menjadi semakin penting karena kebakaran masih terjadi di sejumlah wilayah. Data Kementerian Kehutanan yang disampaikannya mencatat 308 titik panas di Kalteng hingga 30 Agustus pukul 21.02 WIB.
Di sisi lain, data Dinas Kesehatan Kalteng mencatat 72.431 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga minggu ketiga Agustus di 14 kabupaten/kota. Angka tersebut merupakan keseluruhan kasus ISPA yang tercatat dan tidak seluruhnya dapat langsung dikaitkan dengan kabut asap.
“Karhutla mungkin bermula dari api, tetapi dampaknya sampai ke paru-paru masyarakat. Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga dengan penyakit pernapasan harus menjadi prioritas kita,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, Andina meminta dukungan unsur kesehatan TNI diperkuat untuk membantu pemerintah daerah menyediakan layanan kesehatan lapangan atau Rumah Aman Asap di wilayah yang terdampak.
Fasilitas tersebut dinilai perlu ditempatkan di daerah dengan paparan asap tinggi, kualitas udara buruk, serta akses pelayanan kesehatan yang terbatas. Perlengkapannya antara lain oksigen, masker KN95 atau setara, nebulizer, vitamin, tenaga kesehatan, dan ruang dengan kondisi udara yang lebih aman.
Andina juga menyoroti gerakan masyarakat dan komunitas yang secara mandiri mulai menyediakan ruang aman dari asap. Menurutnya, inisiatif tersebut dapat menjadi bagian dari respons bersama selama kondisi kabut asap masih berlangsung.
“Masyarakat sudah bergerak melindungi keluarganya. Pemerintah sekarang perlu hadir memperbesar kapasitas itu. Jangan sampai kita baru memperkuat respons kesehatan setelah semakin banyak warga jatuh sakit. Selama asap masih ada, perlindungan kesehatan harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat,” tegasnya.
Dengan penanganan karhutla yang masih berjalan, perhatian kini tidak hanya tertuju pada titik api, tetapi juga pada bagaimana masyarakat tetap mendapatkan perlindungan ketika asap menyelimuti permukiman dan aktivitas sehari-hari.
