Palangka Raya – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya terlihat dari kepulan asap dan titik api. Bagi masyarakat yang terdampak, kondisi tersebut juga dapat berimbas pada kebutuhan pangan, akses air bersih hingga kesehatan sehari-hari.
Situasi inilah yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat menyalurkan bantuan pangan, Bantuan Sosial Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), air bersih hingga layanan kesehatan gratis kepada masyarakat Kabupaten Katingan, Kamis (1/10/2026).
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Akhmad Husain, mengatakan bantuan sosial dalam situasi karhutla harus dilihat sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, bukan sekadar kegiatan penyaluran bantuan.
“Ketika masyarakat menghadapi situasi sulit akibat karhutla, kebutuhan dasarnya harus tetap diperhatikan. Bantuan pangan dan bantuan sosial diharapkan dapat menjadi penyangga bagi keluarga yang terdampak,” kata Akhmad Husain.
Di Katingan, bantuan disalurkan di dua lokasi, yakni Halaman Kantor Bupati Katingan dan Halaman Masjid Al-Muhajirin, Dusun Kereng Pangi, Kecamatan Katingan Hilir.
Di Halaman Kantor Bupati Katingan, sebanyak 3.300 paket bantuan pangan dan bantuan sosial KHBS disalurkan kepada 969 penerima manfaat yang tersebar di sejumlah wilayah. Bantuan juga menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari ASN Golongan I dan II, PPPK, tenaga outsourcing, pasukan kuning, sopir angkutan umum, buruh, petani, nelayan hingga juru parkir.
Sebanyak 500 paket lainnya diberikan kepada pedagang kecil dan pelaku UMKM.
Sementara di Dusun Kereng Pangi, bantuan disalurkan kepada masyarakat Desa Hampalit, Talangkah, Banut Kalanaman dan Talian Kereng dengan jumlah 2.026 paket bantuan pangan dan bantuan sosial KHBS bagi 969 penerima manfaat.
Menurut Akhmad, keberagaman penerima menunjukkan bahwa dampak karhutla dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, pendataan dan validasi penerima menjadi bagian penting agar bantuan tidak berhenti pada kelompok tertentu saja.
“Yang paling penting adalah memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Data harus terus diperbarui dan diverifikasi agar tidak ada warga yang seharusnya mendapat bantuan justru terlewat,” ujarnya.
Ia juga menilai penanganan dampak karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Ketika kualitas udara menurun dan aktivitas masyarakat terganggu, perlindungan sosial harus berjalan bersamaan dengan penanganan darurat di lapangan.
Hal tersebut sejalan dengan langkah Pemprov Kalteng yang tidak hanya membawa bantuan pangan dan KHBS, tetapi juga menyediakan air bersih serta layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat Katingan.
Bagi Dinsos Kalteng, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketahanan keluarga selama masyarakat menghadapi tekanan akibat kondisi karhutla.
“Penanganan karhutla memang membutuhkan gotong royong. Pemerintah hadir untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap diperhatikan, sementara masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menjaga lingkungan dan saling membantu,” tutur Akhmad.
Dinsos Kalteng juga mendorong masyarakat yang merasa memenuhi kriteria penerima KHBS namun belum terdata untuk menyampaikan informasi melalui pemerintah desa atau kelurahan. Setiap pengajuan selanjutnya dapat dilakukan verifikasi dan validasi sesuai ketentuan.
Akhmad menegaskan, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat harus dirasakan secara nyata, terutama ketika warga sedang menghadapi kondisi sulit.
“Bantuan ini bukan hanya soal apa yang diberikan, tetapi bagaimana bantuan itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Dengan dukungan pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan dan masyarakat, penanganan dampak karhutla di Katingan diharapkan tidak hanya berfokus pada pengendalian api, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial masyarakat tetap berjalan.
