Palangka Raya — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Deprindo Kalimantan Tengah membawa tiga agenda strategis saat bertemu dengan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo pada selasa 11/8/26 di Palangka Raya. Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan yang dihadapi pengembang perumahan sekaligus peluang memperkuat sektor properti di Kalteng.
Ketua DPW Deprindo Kalteng, Yemima Eka Ampung, SS, mengatakan kehadiran Deprindo dalam pertemuan tersebut bukan sekadar menyampaikan persoalan, tetapi juga menawarkan sejumlah gagasan yang dapat menjadi bahan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Agenda pertama berkaitan dengan dukungan terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah. Deprindo menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra Pemprov Kalteng dalam mendorong penyediaan hunian bagi masyarakat.
Namun, di sisi lain, Deprindo juga meminta adanya kepastian dalam penerapan regulasi rumah subsidi. Salah satu persoalan yang masih kerap ditemui pengembang di lapangan berkaitan dengan ketentuan luas tanah atau kavling yang dinilai dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaannya.
“Deprindo hadir sebagai salah satu asosiasi developer perumahan yang siap membawa solusi dan menjadi mitra kerja Pemprov dalam menyukseskan program pemerintah pusat, yaitu program 3 juta rumah,” ujar Yemima.
Selanjutnya, menyangkut peran Bank Kalteng. Deprindo mendorong agar bank milik daerah tersebut tidak hanya berperan dalam pembiayaan KPR konsumen, tetapi juga dapat membuka dukungan pembiayaan bagi developer lokal.
Menurut Yemima, kebutuhan pengembang tidak berhenti pada pembiayaan pembelian rumah. Developer juga membutuhkan modal kerja untuk pembangunan, infrastruktur kawasan, konstruksi hingga pembiayaan proyek yang dinilai layak.
Dengan dukungan tersebut, proses pembangunan perumahan dari hulu hingga hilir diharapkan dapat berjalan lebih terukur dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan.
Deprindo juga berharap Pemprov Kalteng sebagai pemegang saham dapat mendorong Bank Kalteng melakukan kajian terhadap produk pembiayaan serta kerangka manajemen risiko yang lebih sesuai dengan karakteristik sektor properti.
“Harapan kami sangat besar agar Bank Kalteng bisa menjadi bank yang menyokong dan berperan aktif dalam mendukung pengusaha developer di daerahnya sendiri,” katanya.
Yemima menilai, persoalan sektor perumahan cukup kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pengembang, perbankan serta stakeholder lainnya.
“Banyak hal yang kami sampaikan secara detail dan menyeluruh kepada Pak Wagub Edy Pratowo. Kami memahami ini tidak bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya kerja sama yang baik dengan Pemprov, pemerintah kota/kabupaten, pengembang, dukungan perbankan dan seluruh stakeholder bidang properti dan perumahan,” tuturnya.
Deprindo melihat sektor properti memiliki dampak ekonomi yang luas karena pembangunan satu kawasan perumahan dapat menggerakkan berbagai sektor lain, mulai dari konstruksi, material bangunan, tenaga kerja, transportasi hingga jasa pendukung lainnya.
Karena itu, Deprindo berharap penguatan sektor properti dapat menjadi salah satu bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah.
“Harapan kami inilah yang kami bawa, agar Kalimantan Tengah dapat bangkit pada sektor properti. Sektor inilah yang memiliki ratusan subsektor turunan dalam peningkatan ekonomi masyarakat maupun PAD daerah,” pungkasnya.*red)
