Jakarta – Staf Ahli Kementerian Kehutanan RI, Fahrizal Fitri, angkat bicara mengenai beredarnya percakapan pribadinya dengan Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Irawati, yang belakangan viral di media sosial dan mendapat perhatian dari netizen.
Melalui akun resmi Kementerian Kehutanan RI, Fahrizal menyampaikan bahwa percakapan tersebut merupakan komunikasi pribadi yang seharusnya tidak tersebar ke ruang publik.
“Saya sangat menyayangkan dan merasa kecewa karena percakapan tersebut merupakan percakapan pribadi. Menurut saya, hal seperti ini tidak etis untuk disebarluaskan,” ujar Fahrizal, Jumat 16-10-26.
Fahrizal yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah periode 2018–2021 itu juga memberikan penjelasan mengenai konteks pembicaraan terkait kunjungan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni ke Sampit.
Ia menegaskan, dalam agenda kunjungan tersebut, Wakil Bupati Kotim tidak pernah meminta dirinya maupun Kementerian Kehutanan untuk mengagendakan pertemuan dengan relawan maupun undangan makan malam seperti yang menjadi pembahasan dalam rekaman percakapan yang beredar.
“Dalam kunjungan Menteri Kehutanan ke Sampit, Ibu Wakil Bupati tidak pernah meminta kepada saya maupun Kementerian Kehutanan untuk mengagendakan pertemuan dengan relawan ataupun undangan makan malam seperti yang dibicarakan dalam rekaman tersebut,” jelasnya.
Menurut Fahrizal, agenda Menteri Kehutanan saat itu memang cukup padat. Setelah melakukan kegiatan di Sampit, Raja Juli Antoni harus segera bertolak ke Pangkalan Bun untuk mengikuti rapat terkait penanganan karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.
“Menteri Kehutanan harus segera berangkat ke Pangkalan Bun karena ada rapat penanganan karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting,” katanya.
Meski demikian, Fahrizal memastikan bahwa rencana Menteri Kehutanan untuk datang kembali ke Sampit tetap terbuka pada kesempatan berikutnya.
“Namun demikian, Menteri Kehutanan akan tetap ke Sampit di kesempatan berikutnya,” jelasnya.
Di tengah perhatian publik terhadap percakapan tersebut, Fahrizal turut mengingatkan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja.
“Karhutla ini merupakan persoalan bersama. Penanganannya membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, pihak swasta dan seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat lebih mengedepankan koordinasi dan kolaborasi dalam menghadapi ancaman karhutla, sehingga energi bersama dapat diarahkan pada upaya pencegahan dan penanganan di lapangan.
Sementara itu, beredarnya percakapan pribadi tersebut telah menjadi perhatian luas di media sosial. Klarifikasi Fahrizal diharapkan dapat memberikan konteks yang lebih utuh mengenai pembicaraan yang sebelumnya beredar secara luas di tengah masyarakat.(red)
