JAKARTA – Isu mengenai kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih setelah peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah petinggi partai politik menyatakan bahwa keputusan terkait perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa reshuffle diperkirakan dilakukan setelah 17 Agustus 2026. Namun, perombakan tersebut disebut-sebut hanya bersifat terbatas, yakni untuk mengisi sejumlah jabatan yang saat ini masih kosong.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, menilai isu mengenai reshuffle merupakan hal yang lazim terjadi dalam setiap pemerintahan. Menurutnya, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan komposisi kabinet.
Ia juga menyampaikan bahwa Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, meminta seluruh kader partai tetap fokus menjalankan tugas dan tidak terpengaruh oleh isu perombakan kabinet. PAN, kata Saleh, menyerahkan ruang diskusi mengenai isu tersebut kepada kalangan akademisi, pengamat, dan masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf. Menurutnya, keputusan melakukan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden. Ia menilai para menteri yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI sejauh ini telah menunjukkan kinerja yang baik, meski tidak memberikan penilaian terhadap kementerian lainnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengaku tidak mengetahui informasi mengenai rencana perombakan kabinet. Ia mempersilakan pertanyaan terkait isu tersebut disampaikan kepada pemerintah atau pihak Istana.
Andreas juga enggan berspekulasi apakah reshuffle menjadi langkah untuk meningkatkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah di tengah munculnya sejumlah hasil survei. Menurutnya, pemerintah kemungkinan memiliki penilaian tersendiri terhadap hasil survei yang beredar.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Namun, ia membuka kemungkinan Presiden akan melantik pejabat baru untuk mengisi sejumlah posisi yang masih kosong.
Beberapa jabatan yang saat ini belum terisi antara lain Wakil Menteri Pertanian setelah Sudaryono ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang kosong setelah pejabat sebelumnya tidak lagi menjabat.
Prasetyo menegaskan bahwa hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum membahas rencana penggantian menteri yang saat ini masih menjabat di Kabinet Merah Putih.(red)
