PALANGKA RAYA – Upaya menekan angka kemiskinan di Kalimantan Tengah kembali dievaluasi. Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Bapperida menggelar Rapat Koordinasi Kemiskinan Se-Kalimantan Tengah Semester I Tahun 2026 secara virtual, Jumat (4/9/2026).
Rapat dibuka Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Syahfiri, S.E., dari Ruang Rapat Pimpinan Bapperida Kalteng. Ia didampingi Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dr. Chandra Fuji Asmara, S.T., M.Eng. bersama staf teknis.
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk melihat perkembangan penanganan kemiskinan di berbagai wilayah Kalteng selama semester pertama 2026. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program yang telah berjalan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Penanganan kemiskinan sendiri tidak cukup hanya mengandalkan satu program atau satu perangkat daerah. Persoalan tersebut berkaitan dengan banyak aspek, mulai dari pendapatan masyarakat, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, lapangan pekerjaan, hingga kondisi sosial dan lingkungan tempat tinggal.
Karena itu, koordinasi lintas daerah menjadi penting agar intervensi yang dilakukan pemerintah dapat disesuaikan dengan karakteristik dan persoalan masing-masing wilayah.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah juga memiliki ruang untuk melihat kembali program yang sudah berjalan sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperkuat pada periode berikutnya.
Kemiskinan bukan hanya soal angka statistik. Di balik setiap data, ada masyarakat yang membutuhkan akses, kesempatan dan intervensi pemerintah yang tepat. Karena itu, evaluasi secara berkala menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan penanggulangan kemiskinan benar-benar menyentuh kelompok yang menjadi sasaran.
