PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon, mendorong pemerintah pusat meningkatkan dukungan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Tengah.
Menurut Lohing, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, terutama jalan yang masih memerlukan peningkatan di sejumlah wilayah.
Ia mengatakan, kondisi geografis Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah luas membuat kebutuhan pembiayaan pembangunan jalan cukup besar. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur.
“Karena kemampuan anggaran daerah terbatas, dukungan APBN sangat diperlukan. Kalimantan Tengah memiliki wilayah yang luas dan masih banyak ruas jalan yang perlu ditingkatkan. Dengan bantuan pemerintah pusat, pembangunan jalan bisa dilakukan lebih cepat dan bertahap sesuai kebutuhan,” kata Lohing, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, peningkatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat akan memberikan dampak terhadap kelancaran transportasi, distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Kalimantan Tengah.
Ia menilai infrastruktur jalan yang memadai akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus membuka akses menuju kawasan yang selama ini masih terbatas.
“Kalau akses jalan semakin baik, mobilitas masyarakat akan lebih lancar, distribusi barang juga lebih mudah, dan pemerataan pembangunan bisa dirasakan hingga ke daerah-daerah pelosok,” ujarnya.
Lohing juga berharap koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat terus diperkuat agar program pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai rencana dan menjangkau wilayah yang masih membutuhkan peningkatan akses.
Ia menambahkan, DPRD Kalimantan Tengah memandang pembangunan jalan tetap menjadi salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian karena berperan dalam mendukung konektivitas antarwilayah, memperluas akses masyarakat, serta menunjang pemerataan pembangunan di berbagai daerah di provinsi tersebut.(red)
