PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya mulai mengalihkan fokus penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari kondisi tanggap darurat menuju pemulihan pascabencana. Langkah ini menyusul berakhirnya status tanggap darurat karhutla pada 7 November 2026 dan dimulainya masa transisi pemulihan pada 8 November 2026.
Keputusan tersebut disepakati dalam rapat evaluasi penanganan karhutla, penetapan status transisi pemulihan, serta koordinasi Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) yang digelar di Aula Kantor BPBD Kota Palangka Raya, Jumat (6/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, dengan melibatkan BMKG, BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, unsur Forkopimda, serta instansi terkait. Sejumlah indikator menjadi bahan pertimbangan, mulai dari perkembangan titik panas, intensitas curah hujan hingga kondisi penanganan di lapangan.
Achmad Zaini menjelaskan, berakhirnya status tanggap darurat bukan berarti seluruh aktivitas penanganan karhutla dihentikan. Pemerintah justru mulai mempersiapkan langkah lanjutan untuk menangani dampak yang ditinggalkan kebakaran.
“Dari semua yang hadir, sepakat bahwa status tanggap darurat berakhir pada 7 November. Berikutnya, mulai 8 November kita masuk ke masa transisi pemulihan pascabencana,” ujar Zaini.
Salah satu agenda utama pada masa transisi ini adalah penyusunan Jitupasna oleh BPBD Kota Palangka Raya. Pengkajian tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), terutama untuk memetakan kerusakan serta kebutuhan perbaikan di wilayah terdampak.
Menurut Zaini, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kebakaran lahan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi infrastruktur yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Penanganan dampak pascabencana, khususnya rehabilitasi, menjadi perhatian kita. Misalnya, ada ruas jalan dan infrastruktur yang terdampak, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Melalui Jitupasna ini akan dikaji apa saja kebutuhan yang harus ditangani,” jelasnya.
Sementara itu, besaran kerugian akibat karhutla masih dalam proses pendataan dan penghitungan. Pemerintah Kota Palangka Raya akan menyelaraskan hasil pengkajian dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar data kerusakan maupun kerugian memiliki dasar yang akurat.
Zaini menyebutkan, sinkronisasi data menjadi bagian penting agar kebutuhan rehabilitasi dapat dipetakan secara tepat dan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.
Di sisi lain, aktivitas penanganan di lapangan tetap berjalan meskipun status tanggap darurat telah berakhir. BPBD Kota Palangka Raya bersama para relawan masih akan melakukan pendinginan dan pembasahan pada kawasan lahan yang berpotensi kembali memunculkan titik api.
Dengan demikian, masa transisi pemulihan tidak hanya diarahkan pada perbaikan dampak kerusakan, tetapi juga memastikan potensi kebakaran susulan tetap diantisipasi selama proses pemulihan berlangsung.(red)
