PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memantapkan arah pembangunan daerah melalui penajaman target indikator makro sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil. Langkah tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah, Syahfiri, S.E., bersama jajaran Bappeda/Bapperida/Bappedalitbang kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah, Selasa (21/4/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah itu dihadiri kepala bidang dari Bapperida Provinsi maupun Bappeda kabupaten/kota, serta pejabat fungsional dan struktural di lingkungan Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam forum tersebut, peserta membahas penajaman target indikator makro daerah, tahapan pencapaiannya, serta strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah agar target pembangunan dapat direalisasikan secara optimal.
Selain membahas indikator makro, rapat juga menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan. Pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga memanfaatkan berbagai skema pendanaan alternatif seperti Corporate Social Responsibility (CSR), pinjaman luar negeri, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), maupun sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam arahannya, Syahfiri menegaskan bahwa pencapaian target pembangunan memerlukan strategi yang lebih fokus, terukur, dan disesuaikan dengan karakteristik serta potensi masing-masing daerah.
“Indikator makro bukan sekadar angka yang harus dicapai, tetapi menjadi ukuran keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, setiap target harus didukung dengan strategi yang jelas, program yang terintegrasi, serta pelaksanaan yang konsisten di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Syahfiri.
Ia menambahkan, tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan berbagai peluang pendanaan di luar APBD.
“Kita perlu membangun pola pikir yang lebih inovatif dalam pembiayaan pembangunan. Pemanfaatan CSR, KPBU, maupun sumber pendanaan lainnya dapat menjadi solusi untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas tanpa hanya bergantung pada kemampuan fiskal daerah,” katanya.
Syahfiri juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar perencanaan pembangunan berjalan selaras dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah maupun nasional.
Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan seluruh pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun strategi pembangunan, memperkuat kolaborasi lintas wilayah, serta menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mendorong peningkatan kinerja indikator makro dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah secara berkelanjutan.
