PALANGKA RAYA – Pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, terutama Kota Palangka Raya, memicu keluhan masyarakat. Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo dan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin meminta PT PLN (Persero) memberikan informasi yang terbuka terkait penyebab, jadwal, hingga langkah penanganan gangguan pasokan listrik.
Keduanya menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam pelayanan publik, terutama karena listrik telah menjadi kebutuhan utama yang menopang berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari rumah tangga, pelayanan publik, hingga sektor perekonomian.
Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo mengatakan pemerintah daerah membutuhkan penjelasan yang jelas dari PLN agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai kondisi yang terjadi sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama.
“Keterbukaan informasi publik dari pihak PLN sangat diperlukan. Kita harus menerima masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Transparansi menjadi bagian penting untuk evaluasi dan perbaikan pelayanan,” ujar Edy usai menghadiri kegiatan di Ballroom Aquarius Hotel Palangka Raya, Sabtu (25/7/2026).
Ia menegaskan, di tengah ketergantungan masyarakat terhadap listrik, keandalan pasokan energi dan komunikasi kepada publik harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya dibebani dengan gangguan yang berkepanjangan tanpa adanya penjelasan yang memadai.
Edy mengaku hingga kini belum menerima laporan resmi dari manajemen PLN mengenai penyebab kembali terjadinya pemadaman bergilir. Namun, ia memastikan pemerintah provinsi akan melakukan koordinasi untuk mengetahui kendala yang terjadi.
“Nanti akan kita cek lagi apakah ada persoalan teknis. Sepanjang pasokan listrik tersedia, sumber energi mencukupi, termasuk bahan bakarnya, tentu kita berharap tidak ada lagi pemadaman,” katanya.
Hal senada disampaikan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin. Ia meminta PLN segera menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan, terutama setelah sebelumnya muncul informasi bahwa sistem kelistrikan di Palangka Raya telah kembali normal.
Menurut Fairid, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai alasan pemadaman maupun jadwal pelaksanaannya agar dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari.
“Yang paling penting adalah informasi kepada warga. Kalau memang ada pemadaman lanjutan, mohon pihak PLN memberikan penjelasan sehingga masyarakat memahami penyebabnya dan mengetahui jadwalnya,” ujar Fairid.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Palangka Raya juga akan terus berkoordinasi dengan PLN untuk memperoleh penjelasan terkait gangguan yang terjadi.
Selain berdampak pada aktivitas masyarakat, Fairid menilai pemadaman listrik juga memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha yang operasionalnya bergantung pada pasokan listrik yang stabil.
“Yang menjadi perhatian kami adalah aktivitas perekonomian masyarakat. Jangan sampai pemadaman berkepanjangan mengganggu usaha warga,” tegasnya.
Terkait pelayanan kesehatan, Fairid menjelaskan rumah sakit pada umumnya telah memiliki sistem cadangan listrik berupa generator yang dapat beroperasi secara otomatis saat terjadi pemadaman. Meski demikian, ia berharap gangguan pasokan listrik tidak sampai menghambat pelayanan dasar kepada masyarakat, terutama di sektor kesehatan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Palangka Raya berharap PLN segera memberikan penjelasan secara terbuka sekaligus mempercepat penanganan gangguan agar pasokan listrik kembali stabil dan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal.
