PULANG PISAU – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Tengah meninjau Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau, Jumat (24/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, sarana pendukung, serta strategi penanganan menghadapi potensi kebakaran pada puncak musim kemarau.
Dalam kunjungan itu, Gubernur meninjau fasilitas posko, berdialog dengan petugas di lapangan, serta menerima paparan mengenai perkembangan situasi Karhutla dan langkah-langkah yang telah dilakukan tim gabungan dalam upaya pencegahan maupun penanganan.
Kabupaten Pulang Pisau menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena memiliki kawasan lahan gambut yang luas dan berisiko tinggi mengalami kebakaran saat musim kemarau apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Agustiar Sabran menegaskan bahwa penanganan Karhutla harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan tidak menunggu kebakaran berkembang menjadi lebih besar. Menurutnya, kecepatan respons menjadi faktor penting dalam meminimalkan dampak kebakaran terhadap masyarakat maupun lingkungan.
“Karhutla bukan persoalan yang bisa dianggap remeh. Jangan menunggu api membesar. Begitu ada titik api, seluruh personel harus segera bergerak. Tidak ada toleransi untuk keterlambatan dalam penanganan karena keselamatan masyarakat dan kelestarian hutan Kalimantan Tengah adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK), Manggala Agni, pelaku usaha, relawan, hingga masyarakat dalam mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib menyampaikan bahwa seluruh personel beserta peralatan pendukung telah disiagakan untuk menghadapi potensi Karhutla selama musim kemarau.
Menurutnya, BPB-PK terus memperkuat koordinasi lintas sektor melalui patroli darat dan udara, optimalisasi Pos Lapangan (Poslap) Karhutla, serta mempercepat tindak lanjut terhadap setiap laporan yang diterima dari masyarakat.
“Arahan Bapak Gubernur menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan. BPB-PK bersama seluruh unsur terkait berkomitmen memberikan respons cepat terhadap setiap kejadian Karhutla. Pencegahan menjadi prioritas utama, namun apabila terjadi kebakaran, penanganan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu agar tidak berkembang menjadi lebih luas,” ujarnya.
Ahmad Toyib menambahkan, keberhasilan pengendalian Karhutla tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah munculnya titik api.
Ia mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
Melalui peninjauan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman Karhutla melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kelestarian hutan, melindungi masyarakat dari dampak kabut asap, serta mewujudkan Kalimantan Tengah yang tangguh dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan.
